DPRD Lampung Minta DTSEN Kemensos Tepat Sasaran

Tauriq Attala Gibran

Kamis, 21 Mei 2026 - 13:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penerapan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial kini menjadi acuan utama penyaluran bantuan pemerintah. Sistem baru ini diharapkan mampu menutup celah manipulasi data agar bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.

Lampung (Netizenku.com): Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menegaskan pentingnya transparansi dan akurasi dalam sistem tersebut. Menurutnya, DTSEN mengintegrasikan data dari BPS, Disdukcapil, dan instansi terkait.

“Dengan sistem DTSEN ini, sangat kecil kemungkinan terjadi manipulasi data,” ujar Deni saat di wawancarai diruang kerjanya, Kamis (21/5/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sistem ini membagi masyarakat ke dalam kelompok desil 1 hingga desil 10. Pembagian inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam mendistribusikan bantuan.

Deni menekankan bahwa bansos, termasuk BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS gratis, wajib diprioritaskan untuk warga miskin ekstrem. Warga yang masuk dalam kategori ini berada pada kelompok desil 1 dan desil 2.

Oleh karena itu, warga yang ekonominya sudah mapan diminta sadar diri. Mereka diharapkan tidak lagi bergantung pada bantuan yang menjadi hak masyarakat kecil.

Baca Juga  Mikdar Ilyas Minta Bulog dan Dinas Terkait Bergerak Cepat Kendalikan Harga Beras

“Jangan sampai masyarakat yang sudah mampu justru tetap mengambil hak warga miskin,” tegasnya.

Kebijakan ini berdampak langsung pada kepesertaan BPJS gratis. Deni menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang sempat menonaktifkan kepesertaan tersebut.

Di Provinsi Lampung sendiri, ada lebih dari 100 ribu penerima manfaat yang terdampak. Setelah sempat mendapatkan masa perpanjangan selama tiga bulan, penonaktifan permanen akan kembali berlaku mulai Juni mendatang.

Secara teknis, sistem DTSEN akan mendeteksi kondisi ekonomi keluarga secara otomatis. Jika ada anggota keluarga yang sudah bekerja dan dinilai mampu, status kepesertaan bansos akan langsung dinonaktifkan.

Baca Juga  19 Tahun Dikeluhkan, Jalan Penghubung Tanjung Baru–Baru Ranji Lampung Selatan Dipastikan Diperbaiki 2026

Di samping pembenahan data, Deni juga mengajak masyarakat Lampung untuk mengubah pola pikir. Ia mengimbau warga untuk menghilangkan “mental miskin” dan tidak bergantung pada bansos.

“Kita tidak boleh mewariskan mental miskin kepada generasi berikutnya. Masyarakat Lampung harus terus semangat bekerja keras dan mandiri,” pungkasnya.

Terakhir, Deni mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang terus memacu pembangunan daerah. Mulai dari peningkatan akses kesehatan, perbaikan jalan, hingga program kesejahteraan petani demi kemajuan Lampung. (*)

Berita Terkait

Fraksi PKB DPRD Lampung Rotasi Penugasan Anggota di AKD
Dugaan Pengeroyokan dan Pembakaran Motor di Lampung Tengah Dilaporkan ke Polda Lampung
Pendapatan Turun, Belanja Daerah Lampung Naik dalam Perubahan APBD 2026
Ismet Roni Desak Pertamina Pastikan Pasokan Solar di Lampung, Antrean SPBU Masih Mengular
BPK Periksa Pemprov Lampung, Lima Aspek Jadi Fokus Semester II 2026
Wagub Jihan Aktifkan Destana Hadapi Paparan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
Abu Vulkanik Anak Krakatau Berpotensi Meluas, Komisi II DPRD Lampung Minta Mitigasi Diperkuat
Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 19:27 WIB

Fraksi PKB DPRD Lampung Rotasi Penugasan Anggota di AKD

Selasa, 8 September 2026 - 18:06 WIB

Dugaan Pengeroyokan dan Pembakaran Motor di Lampung Tengah Dilaporkan ke Polda Lampung

Selasa, 8 September 2026 - 17:36 WIB

Pendapatan Turun, Belanja Daerah Lampung Naik dalam Perubahan APBD 2026

Senin, 7 September 2026 - 16:04 WIB

BPK Periksa Pemprov Lampung, Lima Aspek Jadi Fokus Semester II 2026

Senin, 7 September 2026 - 16:02 WIB

Wagub Jihan Aktifkan Destana Hadapi Paparan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Senin, 7 September 2026 - 14:59 WIB

Abu Vulkanik Anak Krakatau Berpotensi Meluas, Komisi II DPRD Lampung Minta Mitigasi Diperkuat

Senin, 7 September 2026 - 13:49 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Minggu, 6 September 2026 - 18:30 WIB

PDI Perjuangan Lampung Selatan Bagikan Masker dan Bentuk Tim Mitigasi Gunung Anak Krakatau

Berita Terbaru

Lampung

Fraksi PKB DPRD Lampung Rotasi Penugasan Anggota di AKD

Selasa, 8 Sep 2026 - 19:27 WIB