Bandarlampung (Netizenku.com): Laskar Lampung akan menggelar unjuk rasa terkait “maskot kera” KPU Bandarlampung yang hingga kini belum menemui titik terang.
Ketua Laskar Lampung, Nero Koenang, menjelaskan bahwa pihak KPU seakan anggap remeh tuntutan yang dilayangkan berbagai elemen masyarakat dan ormas.
Sebab, kelompok adat yang terundang di Hotel Sheraton Lampung pada Sabtu (25/5) lalu saat KPU melangsungkan maaf, bukanlah kelompok adat yang mempermasalahkan ‘maskot kera berkain tapis’.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditambah lagi tidak adanya itikad baik KPU meski telah menuai banyak kritik. “Kami sedang mengkonsilidir berbagai ormas dan elemen masyarakat. Kami berencana akan melangsungkan unjuk rasa pada Jumat mendatang,” ujar Nero saat dihubungi pada Selasa (11/6).
Selain menargetkan KPU, Laskar Lampung yang menjadi motor gerakan menuntut Polda Lampung memproses laporan yang hingga kini mandek.
“Kita sudah ke Polda, laporan kita tidak diproses hingga sekarang,” tegasnya.
Diketahui, KPU Kota Bandarlampung telah meminta maaf dan mengaku bersalah atas penggunaan maskot kera berkain tapis. Hal tersebut dilakukan di Ballroom Hotel Sheraton Lampung pada Sabtu (25/5).
Ketua KPU Bandarlampung, Dedy Triyadi, mengaku kelalaian tersebut bukan unsur kesengajaan, tetapi disebabkan ketidaktahuan, tanpa ada niat merendahkan adat istiadat masyarakat Lampung.
Atas hal itu, KPU Kota Bandarlampung memutuskan Pilkada Bandarlampung 2024 tidak menggunakan maskot. “Tidak sama sekali, tidak ada lagi maskot. KPU hanya akan menggunakan jingle Pilkada Bandarlampung saja. Maskot tidak akan digunakan selama tahapan pilkada,” ujar dia.
Permintaan maaf tersebut diklaim dilakukan perwakilan tokoh adat saibatin dan pepadun se-Provinsi Lampung. Simbol permohonan maaf secara adat ini diterima oleh perwakilan tokoh adat saibatin marga teluk betung disaksikan oleh tokoh adat saibatin dan pepadun.
Meski demikian, Laskar Lampung menilai tindakan KPU adalah langkah memecah belah masyarakat adat. Sebab terundang dalam acara permintaan maaf KPU bukanlah masyarakat adat yang representatif. (Agis)
