Tulangbawang Barat (Netizenku): Masyarakat di Kecamatan Tumijajar, mengeluhkan maraknya lapo tuak, tempat karaoke, dan prostitusi (lokalisasi) di wilayahnya. Hal ini terkuak saat para anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) di Daerah pemilihan (Dapil) II melakukan penjaringan aspirasi (reses) yang ditempatkan di kediaman Warino, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar.
Salah satu warga setempat, Maryani, dihadapan tiga anggota DPRD, yakni Muammil, Ruslan, dan Helwanda, dan sekitar 200an masyarakat yang hadir, mengeluhkan maraknya lapo tuak, tempat Karaoke dan prostitusi (lokalisasi) yang sudah meresahkan.
\”Kami minta kepada DPRD dan aparat hukum agar menertibkannya, masalah ini akan membuat dampak buruk kepada masyarakat khususnya di wilayah Tumijajar,\” ungkapnya.
Keluhan masyarakat ini langsung disambut oleh Helwanda, Aleg Fraksi Golkar. Menurutnya, keberadaan lapo tuak, tempat karaoke, dan tempat prostitusi akan segera ditindaklanjuti ke pihak terkait, terutama masalah perijinan. \”Akan kami tanyakan masalah perijinannya terlebih dahulu, jika tidak ada ijin akan kami rekomendasikan untuk ditutup. Dan masalah prostitusi ini juga harus ditutup, sebab hal ini sudah diatur dalam Perda Kabupaten Tubaba,\” tukasnya.
Selain menanyakan masalah gangguan kemasyarakatan, masyarakat yang hadir seperti Riko, mengeluhkan tentang tingkat keamanan di wilayah Tumijajr khususnya di Tiyuh Makarti yang akhir-akhir ini maraknya terjadi pencurian Kendaran Sepeda motor (R2), serta menyampaikan tentang bantuan bedah rumah yang dirasa tidak tepat sasaran lantaran si penerima masuk kategori warga mampu.
Sementara itu, Tumijan, menanyakan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran baik mengenai raskin dan bantuan-bantuan lainnya seperti bidang pertanian, yakni bantuan bibit padi dan tanaman lainnya serta tentang kurangnya persedian pupuk apabila saat musim tanam tiba.
Menjawab masalah keamanan, anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Ruslan mengatakan, terkait masalah keamanan pihaknya akan berkoordinasi dan menyampaikannya kepada aparat kepolisian dan pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat.
\”Mengenai bantuan bedah rumah, dan raskin, kami akan menyampaikan ke aparat tiyuh untuk merevisi ulang data yang lama dengan data yang baru,\” singkatnya.
Masalah insfrastruktur jembatan, jalan usaha tani, timpal Helwanda, hal itu tidak teranggarkan di anggaran APBD Tubaba melalui Dinas Pertanian, akan tetapi anggaran tersebut seharusnya dapat dicover dari dana desa.
\”Dinas Pertanian hanya mengganggarkan dana untuk pengerasan jalan usaha tani saja. Sementara, mengenai perawatan jalan ataupun sumur bor yang mendapatkan bantuan dari terkait agar masyarakat dapat menjaga dan merawatnya di karenakan dinas terkait tidak menyediakan anggaran dana untuk pemeliharaan dan perawatan,\” pungkasnya.
Diketahui, reses tersebut sudah dimulai sejak Senin (26/3) oleh para anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) I, II, III, dan IV, yang dilaksanakan secara mobile ke beberapa tiyuh hingga 30 Maret 2018 nanti. (Arie)
