Damar: Polda Belum Tetapkan Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel Sebagai Tersangka

Redaksi

Kamis, 21 Januari 2021 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menggelar jumpa pers di Sekretariat Damar Jalan MH Thamrin Gotong Royong pada Kamis (21/1). Foto: Netizenku.com

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menggelar jumpa pers di Sekretariat Damar Jalan MH Thamrin Gotong Royong pada Kamis (21/1). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Lembaga Advokasi Perempuan Damar bersama Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Propinsi Lampung, Rio & Peni and Partner, Yulia Yuaniar SH dan Rekan, juga Lembaga Advokasi Anak (Lada) Damar, saat ini, mendampingi kasus perkosaan terhadap Perempuan Anak Disabilitas atas nama MGO (inisial) yang dilakukan oleh Haji Rusdi (HR), yang kasusnya telah dilimpahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.

Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: SP2HP/562/X/RES.1.4/2020/Ditreskrimum, tertanggal 7 Oktober 2020.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/83/X/2020/Ditreskrimum, tertanggal 7 Oktober 2020, diketahui bahwa Penyidik sedang mengumpulkan bukti dan menemukan terlapor, yang artinya, hingga saat ini HR belum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam konferensi pers bersama awak media di Sekretariat Damar, Kamis (21/1), diketahui pada 17 November 2020 telah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh Penyidik Polda Lampung di kediaman korban Kabupaten Way Kanan, dan diketahui bahwa pernyataan korban dengan TKP sesuai.

Baca Juga  Makna HUT Ke-75 RI  Bagi Herman HN dan Eva Dwiana

Pertanggal 31 November 2020 hingga 11 Desember 2020, korban telah melakukan pemeriksaan ke psikiater di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sebagai upaya untuk memenuhi poin (b) atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)-(A/2) yang ditetapkan oleh Polsek Blambangan Umpu pada 8 Juni 2020 silam.

Sebagai wujud aksi kerja bersama antara Pendamping dan Penasehat Hukum Lembaga Advokasi Perempuan Damar, dengan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Provinsi Lampung, RPTC dan Tim Kuasa Hukum Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, telah melakukan koordinasi terkait perkembangan kasus dengan Penyidik Polda Lampung 28 Desember 2020, 14 Januari 2021, dan 20 Januari 2021.

Namun pihak penyidik hanya memberikan informasi bahwa sedang dalam proses gelar perkara.

Baca Juga  Pemprov Resmikan Lumbung Beras Dhuafa di Ponpes Daarul Hikmah Gedung Meneng

\”Genap 105 hari terhitung sejak 7 Oktober 2020 SPDP dikeluarkan, hingga hari ini tanggal 19 Januari 2021, masih belum ada perkembangan untuk perkara ini. Hal ini menunjukan Polda Lampung tidak profesional dalam menjalankan tugasnya,\” ujar Damar dalam pernyataan tertulisnya.

Karena sarat dengan Intimidasi dari Pihak Pelaku (karena posisi rumah korban dengan pelaku sangat berdekatan), maka dari 14 September 2020 hingga saat ini korban beserta Keluarga untuk sementara waktu di tempatkan di Rumah Perlindungan Trauma Center Dinas Sosisal Provinsi Lampung (Rumah Aman).

Karena tidak adanya kegiatan selain menunggu jadwal pemeriksaan di kepolisian, maka orang tua korban dan korban jenuh berada di Rumah Aman dan turut tinggal dengan anak kandung orang tua korban yang bekerja di sebuah rumah makan di Bandarlampung, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, maka korban dan orang tuanya terpaksa harus tinggal di kost anak kandung orang tua korban yang ada di Bandarlampung dengan menggunakan uang untuk kebutuhan makan.

Baca Juga  PPKM Darurat, Polda Lampung Kembali Salurkan Paket Sembako

Selain sulitnya mewujudkan jaminan perlindungan atas hak dan akses keadilan bagi perempuan difabel korban kekerasan dengan alasan minim bukti, karena keterbatasan keterangan korban dianggap tidak cukup untuk menjadi bukti, sehingga memperlambat proses hukum.

Tapi juga berakibat pada kondisi yang semakin memiskinkan perempuan korban dan orang tua korban pada saat berjuang untuk mendapatkan Perlindungan Atas Hak Dan Akses Keadilan di Provinsi Lampung.

Damar berharap masyarakat bersama-sama mengawal proses penyelidikan dan penyidikan, proses penuntutan, hingga peradilan, sehingganya jaminan perlindungan atas hak dan akses keadilan bagi perempuan difabel korban kekerasan dapat terwujud. (Josua)

Berita Terkait

YKWS: Banjir di Balam Bukan Semerta Bencana Alam
Libur Lebaran, Lonjakan Wisata Balam Capai 30 Persen
Tak Hanya Citra Garden, Pengembang Perumahan Diminta Proaktif
Soal Banjir, Dewan Nilai Pemkot Balam bak Pemadam Kebakaran
Awal Mei PDI-P Balam Buka Penjaringan, Eva Dwiana Masih Miliki Kans
PLN UID Lampung Siap Amankan Pasokan Listrik Idul Fitri 1445H
PGN Pastikan Layanan Gas Bumi Aman dan Handal Selama Idul Fitri 1445 H
5.752 WBP Kanwil Kemenkumham Lampung Diusulkan RK Idul Fitri 2024

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 20:41 WIB

Pj Bupati Tubaba Ziarah ke Makam para Raja

Rabu, 17 April 2024 - 14:25 WIB

Pj Bupati Tubaba Tinjau Kesiapan Pelayanan Puskemas

Rabu, 3 April 2024 - 14:54 WIB

Trend Positif, Tubaba Komitmen Tingkatkan Capaian Pembangunan

Selasa, 2 April 2024 - 18:27 WIB

Pj Bupati Tubaba Safari Ramadan di Masjid Al-Muttaqin Gunung Terang

Jumat, 29 Maret 2024 - 21:14 WIB

Kwarcab Pramuka Tubaba Gelar Ceramah Ramadan dan Buka Bersama

Kamis, 28 Maret 2024 - 16:28 WIB

Tubaba Akan Beri Bantuan Unggas Untuk Keluarga Beresiko Stunting

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:10 WIB

Pemkab Tubaba Siap Salurkan THR Kepada 3256 Penerima

Kamis, 28 Maret 2024 - 13:56 WIB

DPRD Tubaba akan Hearing Terkait LKPJ Bupati Terhadap APBD 2023

Berita Terbaru

Ilustrasi THR. Foto: Ist.

Lampung

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 Apr 2024 - 19:59 WIB