Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Busroni kembali resmi menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) periode 2024-2029, dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD setempat, Rabu (15/10/2024).
Sebelumnya, Busroni asal Partai Demokrat kabupaten berjuluk Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini pernah menjabat Ketua DPRD periode 2014-2019 silam.
Kali ini Busroni dalam menjabat Ketua DPRD Tubaba didampingi oleh Wakil Ketua I Ponco Nugroho (Fraksi PDIP), dan Wakil Ketua II S Joko Kuncoro (Fraksi NasDem).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelantikan pengucapan sumpah janji jabatan tiga unsur pimpinan dewan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Tri Handayani, S.H.,M.H, sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/650/B.01/HK/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Tubaba masa jabatan 2024-2029, dan disaksikan langsung Pj. Bupati Tubaba Drs. M Firsada, M.Si, Pj. Sekda Dra. Bayana, M.Si, unsur Forkopimda Tubaba, para pejabat eselon, dan seluruh anggota DPRD.
Usai dilantik, Busroni mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sembari berharap tugas yang akan diembannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pada waktunya akan membawa keberhasilan dan kemajuan bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini.
“DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan penyampai aspirasi masyarakat. Semoga kerjasama yang baik dapat kita jalin, sehingga semua tugas, wewenang, dan tanggungjawab kita, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang pada waktunya akan membawa keberhasilan yang maksimal seperti yang kita harapkan,” kata Busroni.
Sementara Pj Bupati Tubaba M Firsada, menyampaikan selamat kepada para pimpinan DPRD yang baru saja dilantik. Pengucapan sumpah janji adalah tanda resmi dimulainya tugas dan tanggung jawab yang penuh amanah.
“Semoga apa yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh integritas untuk kemajuan daerah kita tercinta,” kata dia.
Menurutnya, kedepan tugas dan peran DPRD sangatlah strategis dalam pembangunan Kabupaten Tubaba. Dalam masa jabatan ini, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif akan menjadi kunci dalam mewujudkan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap, sinergi ini dapat dijalin dengan baik untuk menciptakan kebijakan yang pro rakyat,” harapnya.
Firsada juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk tetap mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menyampaikannya kepada eksklusif untuk direalisasikan.
“Mari kita bersama-sama membangun komunikasi yang efektif, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan harus tetap menjadi prioritas kita,” ungkap Firsada. (Leni/Arie)
