Berhektare Mangrove Lampung Rusak Akibat Reklamasi

Redaksi

Minggu, 26 Juli 2020 - 18:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Walhi.

Foto Walhi.

Bandarlampung (Netizenku.com): Reklamasi di Lampung menjadi isu lingkungan yang tak pernah selesai. Selain terjadi berulang, kasus yang timbul kerap tenggelam.

Semestinya 30 persen wilayah pesisir di Lampung ditumbuhi dengan tanaman mangrove. Tak kunjung terpenuhi hingga kini belakangan justru sering terjadinya reklamasi. Hal itu tentunya berdampak pada rusaknya ekosistem mulai dari intruisi maupun abrasi.

Baru-baru ini Walhi Lampung kembali menemukan fakta terjadinya pengrusakan ekosistem mangrove, yang diduga dilakukan oleh PT Dataran Bahuga Permai (Group Perusahaan Tri Patria Bahuga).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan upaya penutupan sementara pada 15 Mei 2020 lalu. Penutupan dilakukan karena tidak memiliki izin lingkungan dan izin/rekomendasi pemanfaatan ruang. Hanya saja di lokasi tidak ada satupun tampak garis polisi.

Baca Juga  Gubernur Lampung Tiadakan Takbir Keliling

\”Hingga kini aktivitas di Desa Bakauheni, Lampung Selatan, yang menjadi calon tempat wisata ini masih tetap berjalan. Aktivas seperti ini sering terjadi, reklamasi dengan kedok pariwisata,\” ujar Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, pada konferensi pers, Minggu (26/7).

Menurut Walhi, PT Dataran Bahuga Permai diduga telah melakukan akivitas land clearing dengan total luas lahan 12,1 hektare, juga telah melakukan Kegiatan kegiatan reklamasi pantai dan pengerusakan ekosistem mangrove. Dengan begitu Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dengan luas total mangrove 11.624 meter per segi kini telah rusak.

Baca Juga  Pengendalian Inflasi Lampung di Tengah Kemarau Panjang

\”Dalam hal ini PT Dataran Bahuga Permai diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109,\” lanjut Irfan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 69 Ayat (1).

Bertepatan pada peringatan Hari Mangrove se-dunia pada tanggal 26 Juli 2020, Walhi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung dan aparat penegak hukum agar dapat menerapkan penegakan hukum yang serius.

Baca Juga  UPTD PPPA Balam Maksimalkan Pelayanan

Walhi meminta Pemprov dan DPRD agar menghentikan pembahasan revisi Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K. Sebab perda tersebut saat ini sudah mengakomodir. Apabila direvisi, Walhi menduga akan mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat pesisir.

Selain itu, Walhi meminta agar izin Pertambangan Pasir Laut yang masih ada di Provinsi Lampung dicabut.

\”Ini menjadi ancaman besar ketika wilayah konservasi dibebani oleh aktivitas reklamasi. Lokasi tersebut sangat bertentangan,\” jelasnya.

Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Lampung diminta untuk dapat mengembangkan dan memperluas ekosistem mangrove di Provinsi Lampung. (Adi)

Berita Terkait

Bandarlampung Komit Tekan Stunting
Kerap Bau dan Datangkan Lalat, Warga Beringin Raya Keluhkan Sampah yang Berserak
Perpustakaan Modern Kota Bandarlampung Minim Konsep? 
Siasat Pengembang Perumahan, Dinas Perkim ‘Pasang Mata’
BPPRD ‘Kejar Tayang’ Realisasi Pajak Triwulan II
Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu
TPID Lampung Laksanakan Arahan Presiden RI Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024
PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:25 WIB

Relawan Kami Gibran Temui RMD, Bahas Koneksitas Program Prabowo-Gibran dengan Program Pemprov Lampung

Rabu, 19 Juni 2024 - 14:09 WIB

Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:35 WIB

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:45 WIB

Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 

Minggu, 9 Juni 2024 - 23:02 WIB

RMD Resmikan Rumah Relawan

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:31 WIB

Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:31 WIB

Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam

Sabtu, 8 Juni 2024 - 21:33 WIB

Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”

Berita Terbaru

Pejuang Siliwangi Kabupaten Tubaba menyatakan Sikap Dukungannya kepada Nona (Novriwan Jaya-Nadirsyah). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Pejuang Siliwangi Tubaba Dukung Pasangan Novriwan-Nadirsyah Maju Pilkada

Jumat, 21 Jun 2024 - 21:09 WIB

Suasana program

Pringsewu

Polres Pringsewu Ajak Masyarakat Ciptakan Situasi Kamtibmas

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:27 WIB

Sri Haryanto (Kajari Tubaba lama) saat berjabat tangan tanda perpisahan dengan  Novriwan Jaya, usai kegiatan Pisah Sambut Kajari Tubaba di Aula Rumdis Bupati, Panaragan Jaya, Jumat (21/6/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Mantan Kejari Tubaba Sebut Novriwan “Bupati” di Hadapan Firsada

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:05 WIB

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Lampung, Rya Melanie,  ketika diwawancarai di ruang kerjanya. Foto: Arsip Luki.

Lampung

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Didominasi KDRT

Jumat, 21 Jun 2024 - 17:00 WIB