Bandar Lampung (Netizenku.com): Saat ini, jumlah media bertambah banyak, terutama media online.
Hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi digital, online, paperless dan real time.
\”Kondisi terkini, belanja iklan corporate atau komersial beralih ke self advertising producer, iklan melalui internet dan media sosial dengan asumsi pendapatan terbesar media berasal dari iklan,\” ujar Dosen Komunikasi Unila Tony Wijaya, saat workshop bertajuk \’Bakti untuk Negeri\’ yang digelar Dewan Pers bersama Balai Penyedia dan Pengelolaan Biaya Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) di Batiqa Hotel, Bandar Lampung. Jumat (24/8/2018).
Dikatakannya, iklan didapatkan dari pemerintah daerah berupa kerjasama, advertorial dll. Selain itu, iklan dari pelaku politik, tokoh politik, partai politik, ormas dan ornop.
Sementara, iklan komersial didapat jika media mampu menarik pemasang iklan dengan harga wajar.
Dampaknya, jumlah \’kue\’ iklan yang menurun diperebutkan media yang bertambah banyak dalam hal kuantitas.
Akibatnya, banyak media yang tidak sanggup menghidupi diri (perusahaan) dan jurnalisnya (karyawan).
\”Imbasnya, banyak media yang membiarkan jurnalisnya mencari ‘rezeki’ sendiri,\” kata Tony.
Dalam workshop bertema \’Penguatan dan Pemberdayaan Ekosistem Pers melalui Ketersediaan Insfrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di seluruh provinsi di Indonesia\’, yang dihadiri insan pers se-Lampung, dengan narasumber lainnya dari Dewan Pers, Jimmy Silalahi dan moderator Oyos Saroso HN, Tony juga menyampaikan materi tentang \’Peran Pers Daerah\’.
\”Peran Pers di daerah secara umum tentu memberikan informasi, mendidik, penjaga demokrasi dan pembangunan. Lebih spesisfik adalah mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal,\” kata Tony.
Juga mengawasi pelaksanaan pemerintah di daerah, menghindari kongkalikong dengan pemerintah daerah, partai politik, tokoh masyarakat dan sebagainya.
Tony juga mengungkapkan jika saat ini masyarakat cenderung mendapatkan informasi dari gadget, daripada media cetak.
\”Alasannya, masyarakat bukanlah entitas yang pasif, literasi media meningkat, alternatif media semakin banyak seperti internet based media, instant messenger dan kepercayaan terhadap media (cetak) menurun,\” jelasnya.
Untuk itu, Tony mengimbau kepada perusahaan media cetaj untuk juga memiliki media online.
\”Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi,\” ujarnya.
Di sisi lain, Jimmy Silalahi dari Dewan Pers meminta agar media yang belum dilakukan verifikasi untuk bersabar.
“Kami hanya delapan orang di Dewan Pers. Sedangkan media yang sudah memasukkan berkas untuk diverifikasi jumlahnya ribuan. Kami minta harap bersabar,\” pintanya.
Dijelaskan, verifikasi media adalah management by system, bukan management by person.
\”Jadi, verifikasi media ini akan terus berjalan selamanya, tidak ada batasan waktu, walaupun anggota Dewan Pers berganti,\” jelas Jimmy.
Dia juga mengatakan bahwa Dewan Pers bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) dan Kominfo, akan meresmikan satgas yang bertugas melakukan pengawasan media online.
“Dalam waktu dekat, Dewan Pers bersama Dirjen Aptika dan Kominfo akan melakukan konferensi pers terkait satgas pengawas media online,” ungkap Jimmy yang sudah dua periode duduk di Dewan Pers itu. (lan)
