AMUKP Minta Senat Unila Jeli Menetapkan Calon Rektor

Redaksi

Kamis, 22 Desember 2022 - 19:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Puluhan Mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unila Kawal Pilrek (AMUKP) menggelar aksi damai. Aksi tersebut dilaksanakan di Gedung Rektorat Unila, Kamis (22/12).

 

Koordinator Lapangan, Ichwan chaniago, mengatakan pihaknya mendukung proses Pilrek Unila yang saat ini sedang berlangsung akan tetapi dengan catatan tetap diperhatikan kriteria calon rektor yang akan memimpin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kami yang tergabung AMUKP mendukung proses pemilihan Rektor Unila, dengan banyaknya masalah yang dihadapi Unila terkait kasus korupsi pada beberapa pejabat kampus, sehingga kami mendukung proses pilrek yang bebas dari praktek korupsi, serta menolak calon rektor yang terlibat dalam proses hukum,” ujar Ichwan saat menyampaikan orasi.

Baca Juga  Wagub Jihan Tinjau Progres Jalan Akses PSEL Lampung Raya

 

Ia melanjutkan, Senat Unila harus lebih selektif serta mengidentifikasi secara proporsional dalam menetapkan calon Rektor Unila.

 

“Kami mendorong kepada Senat Unila untuk benar-benar menilai dan menimbang bakal calon rektor saat menetapkan 3 besar calon Rektor Unila”, lanjutnya.

Senada dengan itu, Jendral Lapangan, Prima Ardiansyah mengatakan, dengan berlangsung pemilihan Pilrek Unila, supaya para calon benar-benar tidak terlibat dalam kasus korupsi, serta bebas dalam proses hukum.

Baca Juga  Pemprov Lampung Bidik Mulang Maya Jadi Agenda Wisata Provinsi 2027

 

“Universitas Lampung untuk perhari ini masih melekat dengan kasus korupsi, untuk itu kita aliansi berharap rektor yang akan terpilih bebas dari kasus korupsi serta tidak pernah terlibat dalam proses hukum”, kata dia.

 

Adapun tuntutan yang diajukan oleh AMUKP antara lain:

 

1. Pilrek harus bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca Juga  Marindo Buka Evaluasi Pembinaan Bahasa Indonesia, Enam Lembaga Raih Apresiasi

2. Meminta pihak panitia pelaksana pilrek

untuk bersikap transparan dan keterbukaan informasi. Termasuk rekam jejak para kandidat bakal calon rektor.

3. Menolak keterlibatan parpol atau pun

praktek politik praktis dalam dunia pendidikan khususnya di unila

4. Menolak calon rektor yang pernah terlibat dalam proses hukum. (Luki)

Berita Terkait

Bendera Raksasa Indonesia-Palestina Berkibar di Galunggung, AWG Tegaskan Solidaritas untuk Palestina
Tambahan 94 Ribu KL, Pasokan Solar Subsidi Lampung Dipastikan Aman hingga Akhir Tahun
Wagub Jihan Tinjau Progres Jalan Akses PSEL Lampung Raya
Insiden Forklift Tewaskan Pekerja, Fraksi PKB DPRD Lampung Minta Pengawasan Ditingkatkan
Pemprov Lampung Bidik Mulang Maya Jadi Agenda Wisata Provinsi 2027
Marindo Buka Evaluasi Pembinaan Bahasa Indonesia, Enam Lembaga Raih Apresiasi
Abu Vulkanik Krakatau Ancam Siswa, Syukron Desak Sekolah Libur Sementara
Seminar Al-Aqsha di Lampung Dorong Generasi Muda Temukan Peran Nyata untuk Palestina

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:05 WIB

Reses di Tunas Jaya, Eko Prihanto Siapkan Bantuan Sumur Bor dan Dukung Pelestarian Jaran Kepang

Kamis, 19 November 2026 - 17:45 WIB

300 Pramuka Penggalang Ikuti LT-III Tubaba 2026, Siapkan Generasi Pemimpin Masa Depan

Kamis, 19 November 2026 - 17:16 WIB

Nadirsyah Sambangi Korban Puting Beliung Gunung Terang, Pemkab Salurkan Bantuan

Kamis, 19 November 2026 - 16:35 WIB

RSUD Tubaba Disiapkan Jadi Rumah Sakit Kelas C, Layanan Jantung hingga Kanker Jadi Prioritas

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Joko Kuncoro Desak Pemkab Bergerak Cepat Tangani Ratusan Rumah Korban Puting Beliung

Senin, 16 November 2026 - 23:03 WIB

Pemkab Tubaba Sosialisasikan Putusan Pengadilan Sengketa Lahan HGU PT HIM Tahun

Kamis, 12 November 2026 - 15:44 WIB

Lantik 25 Kepala Tiyuh, Bupati Tubaba Minta Kawal Lima Program Prioritas Daerah

Selasa, 10 November 2026 - 15:54 WIB

Pemkab Tubaba Targetkan 30 Perkara Tanah Eks Transmigrasi Diproses Sebelum Akhir 2026

Berita Terbaru