Pesawaran (Netizenku.com): Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), tuding Pemerintah Kabupaten Pesawaran gagal dalam upaya menurunkan permasalahan angka stunting di wilayah Kabupaten Andan Jejama.
Selain program tersebut hanya dijadikan sebagai bahan pencitraan guna kepentingan politik, ada dugaan kuat anggarannya dijadikan bancakan oleh oknum-oknum dinas yang terlibat di dalamnya.
Program yang dimotori oleh Nanda Indira, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ), yang notabenenya adalah Istri Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, yang saat ini juga sebagai Bakal Calon Bupati Pesawaran tahun 2024 itu, menyisakan kepedihan yang mendalam, lantaran selama berbulan-bulan insentif para kader TPPS yang ada di desa ini, belum juga dibayarkan.
“Suksesnya gerakan TTPS tersebut tidak terlepas dari berkat kerja keras para kader PKK yang ada di bawah. Karena mereka ini merupakan garda terdepan dalam program tersebut. Tapi parahnya hak mereka hingga saat ini belum juga dibayarkan,” sesal Ketua AMP Safrudin Tanjung, di kantornya.
Mirisnya lagi salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting adalah penyediaan air bersih kepada masyarakat, melalui berbagai program salah satunya perbaikan lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat.
Namun yang terjadi saat ini, meskipun sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, namun proyek tersebut mangkrak tidak terselesaikan.
“Kita lihat manfaatnya tidak sama sekali bisa dirasakan oleh masyarakat, lantaran air bersih yang dijanjikan melalui proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) itu, hingga saat ini air bersih yang dinanti-nanti masyakat tersebut tak kunjung mengalir. Malah yang kita lihat di sini ada kesan pihak-pihak yang terlibat, seperti Dinas PUPR dan PDAM justru malah saling lempar tanggung jawab,” ungkapnya.
Yang anehnya lagi, menurut Tanjung, hal yang tidak masuk akal, meskipun Pemerintah Kabupaten Pesawaran terkesan gagal dalam penanganan kasus stunting. Ini justru sebaliknya malah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas pencapaian penurunan angka stunting terbesar.
“Inikan aneh, gagal malah mendapatkan penghargaan,” sesal Tanjung.
Maka untuk itu, karena ini menyangkut uang negara, tegas Tanjung, pihaknya akan segera melaporkan persoalan tersebut ke pihak Aparat Penegak Hukum.
“Yang jelas ini banyak pihak yang terlibat, baik itu dari pihak dinas sendiri, maupun oknum-oknum yang bermain, maka dari itu saya akan laporkan kasus ini ke APH, dengan harapan segera ditindak lanjuti,” tegas Tanjung. (Soheh)
