Saksi Paslon 2 WO di Pleno KPU Lamteng

Redaksi

Kamis, 5 Juli 2018 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Tengah (Netizenku.com): Lagi, setelah sebelumnya Pesawaran, sikap Walk out juga terjadi saat rapat pleno rekapitulasi suara Gubernur-Wakil Lampung di KPU Lampung Tengah (Lamteng) yang berlangsung di Hotel Sparks Convention Bandarjaya, Kamis (5/7).

Saksi pasangan calon (Paslon) nomor 2 keluar dari ruang rapat dan tidak mau menandatangani berita acara. Saat diwawancarai, saksi dari paslon nomor 2, Wahyudi mengaku meninggalkan rapat yang sedang berlangsung karena merasa keberatan atas pelaksanaan Pilgub yang dianggap gagal karena terjadi indikasi money politics.

Wahyudi yang juga anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng) dari PDI-P ini menyatakan, telah mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pilgub Lampung khususnya di Lampung Tengah. \”Alasannya, penyelenggaraan pemilu ini dinilai gagal dan tidak beretika dan merusak nilai demokrasi,\” kata Wahyudi, kepada Netizenku.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wahyudi mengatakan, banyak terjadi pelanggaran terkait Pilgub Lampung seperti terjadi terjadi politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, perbedaan data DPT di 8 Kecamatan , dan beberapa KPPS saksi masing-masing paslon tidak dapat memperoleh lembar berita acara kwk hal 1 dan 2.

\”Catatan keberatan kami serahkan dalam lembar keberatan form DB-KWK kepada KPU Lampung Tengah dalam rapat pleno terbuka hari ini,\” ujar Wahyudi yang juga sebagai Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Lampung Tengah ini. (Sansurya)

Berita Terkait

Pengembangan OTT, KPK Bakal Periksa Kepala Satker Lain di Lamteng
Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Reses Hari Terakhir, Munir Salurkan PIP di Rumbia dan Kota Gajah
Reses Hari ke-5, Munir Abdul Haris Tegaskan Komitmen Bangun Desa
Hari Kedua Reses, Munir Bantu Siswa Kurang Mampu di Lamteng
Munir Serap Aspirasi Warga Anak Tuha
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 18:23 WIB

BPBD Lampung Siap Bantu Korban Gempa NTT

Selasa, 18 Agustus 2026 - 00:25 WIB

Gubernur Lampung Ikuti Upacara Detik Detik Proklamasi Secara Virtual

Selasa, 18 Agustus 2026 - 00:22 WIB

Gubernur Lampung, Kemerdekaan Harus Dirasakan Masyarakat melalui Pembangunan yang Nyata

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 14:09 WIB

Pengusaha Jambi Laporkan Dugaan Penipuan Proyek Fiktif Rp465 Juta ke Polda Lampung

Jumat, 14 Agustus 2026 - 16:57 WIB

Konflik PT BSA Memanas, Wahrul Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 17:56 WIB

Putra Jaya Umar, Antara Kebun, Petani, dan Tanggung Jawab Sebagai Wakil Rakyat

Rabu, 12 Agustus 2026 - 18:43 WIB

Pulung Kencana Berseru, Putra Jaya Umar Siap Kawal Jalan hingga Sumur Bor

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:38 WIB

Peduli Lingkungan, Mahasiswa Universitas Malahayati Edukasi Dasawisma Yosorejo Bikin Ecobrick

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

PAD Tubaba Digenjot, Aset Daerah dan Pajak Mulai Dioptimalkan

Rabu, 19 Agu 2026 - 20:24 WIB

Tulang Bawang Barat

HUT ke-25, Demokrat Tubaba Hadir Lewat Aksi Nyata di Tengah Masyarakat

Rabu, 19 Agu 2026 - 16:24 WIB

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 165 | Rabu, 19 Agustus 2026

Rabu, 19 Agu 2026 - 08:09 WIB

Lampung

BPBD Lampung Siap Bantu Korban Gempa NTT

Selasa, 18 Agu 2026 - 18:23 WIB