Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai pengendalian harga beras tidak cukup hanya mengandalkan penetapan harga acuan pemerintah. Intervensi langsung melalui operasi pasar perlu diperluas untuk memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
Lampung (Netizenku.com): Menurut Ahmad Basuki, harga beras di sejumlah pasar di Lampung masih dilaporkan berada di atas Harga Acuan Tertinggi (HAT) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Bapanas menetapkan HAT beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.500 per kilogram. Namun, ketentuan tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam harga jual yang ditemui masyarakat di pasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah harga beras yang mereka beli di pasaran, bukan sekadar masyarakat ditenangkan dengan Harga Acuan Tertinggi (HAT) yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional,” ujar Basuki, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, kenaikan harga beras telah menjadi perhatian di sejumlah kabupaten/kota. Bahkan, jajaran bidang perindustrian dan perdagangan (Perindag) di daerah telah menerima pemberitahuan untuk berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait kondisi tersebut.
Karena itu, Basuki meminta Bulog bersama Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi segera mengoptimalkan penyaluran stok beras yang tersedia di gudang Bulog ke pasar-pasar ritel.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat pasokan sekaligus memberikan alternatif beras dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Kami meminta Bulog dan Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat dengan mengisi pasar-pasar ritel menggunakan stok beras yang tersedia di Bulog, agar harga tidak semakin melambung,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kenaikan harga beras berpotensi semakin membebani pengeluaran rumah tangga. Sebagai salah satu kebutuhan pokok utama, perubahan harga beras juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan mendorong inflasi daerah.
Basuki berharap pemerintah segera memperluas jangkauan operasi pasar dan memastikan distribusi beras berjalan merata di berbagai wilayah Lampung.
Dengan demikian, upaya pengendalian harga tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat saat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. (*)
