Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lampung (Netizenku.com): Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Novotel Bandarlampung, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema Penguatan Ekosistem Hilirisasi Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Mirza mengatakan pembangunan ekonomi harus berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan serta pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan. Yang juga penting adalah bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Menurut Mirza, arah kebijakan pemerintah pusat melalui Asta Cita menekankan penguatan ekonomi dari bawah, termasuk melalui pengembangan ekonomi desa dan koperasi.
Karena itu, kegiatan produksi, pengolahan, hingga pemasaran perlu terhubung dalam satu rantai ekonomi agar masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha di desa, memperoleh manfaat yang lebih besar dari potensi komoditas unggulan daerah.
Ia menilai selama ini masih terdapat kesenjangan antara desa sebagai penghasil komoditas dan wilayah perkotaan sebagai pusat pengolahan serta pemasaran. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati di luar daerah penghasil.
“Kita memiliki desa-desa yang menghasilkan berbagai komoditas unggulan, tetapi hasil produksinya masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah lebih banyak dinikmati di tempat pengolahan dan pemasaran, sementara petani sebagai produsen belum memperoleh manfaat yang optimal,” kata Mirza.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Lampung mendorong penguatan ekonomi dari bawah atau bottom-up economy dengan menempatkan masyarakat dan desa sebagai bagian penting dalam rantai produksi hingga pengolahan komoditas.
Lampung sendiri memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan berbagai komoditas unggulan, seperti padi, jagung, ubi kayu, kopi, lada, nanas, dan pisang. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk mengembangkan industri pengolahan sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 5,29 persen atau menempati peringkat kedua di Pulau Sumatera. Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan tersebut, Pemprov Lampung memfokuskan kebijakan pada peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sektor pariwisata, dan penguatan hilirisasi komoditas unggulan.
“Untuk pertanian, tahun ini kita lebih fokus pada peningkatan produktivitas. Jadi, harganya bagus dan produktivitasnya juga tinggi, itu akan menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Mirza.
Selain sektor pertanian, pemerintah daerah juga mendorong pembenahan pariwisata agar mampu meningkatkan daya tarik Lampung sekaligus mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Sementara itu, dalam pengembangan hilirisasi, Mirza menekankan pentingnya menghadirkan fasilitas pengolahan di daerah penghasil komoditas. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah sekaligus membuka peluang usaha baru di tingkat desa.
Salah satu upaya yang didorong ialah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), disertai pengembangan unit pengolahan berskala kecil yang dapat dikelola pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“UMKM kita buat pabrik-pabrik mini, seperti penggilingan padi mini dan roaster kopi mini. Yang kecil-kecil, tetapi ada di desa-desa,” jelasnya.
Menurut Mirza, keberadaan unit pengolahan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengolah hasil panen menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Dengan demikian, nilai tambah komoditas dan peluang usaha dapat berkembang di daerah penghasil.
Penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui program Desaku Maju. Program ini mencakup penyediaan pupuk hayati cair (PHC), mesin bed dryer untuk pengeringan hasil pertanian, pelatihan vokasi bagi penduduk desa usia produktif, penguatan kelembagaan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDes) dan koperasi, serta dukungan pembangunan jalan desa.
Berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki mutu hasil panen, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, serta memperlancar distribusi komoditas ke pasar.
Selain itu, pengembangan ekonomi desa perlu diselaraskan dengan program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keterhubungan antarpogram tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, meningkatkan efisiensi rantai perdagangan, dan memperkuat perputaran ekonomi di desa.
Meski demikian, Mirza menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan investasi, tetapi juga kualitas SDM yang mampu memenuhi kebutuhan industri.
“Semua hilirisasi tidak akan berjalan tanpa adanya SDM yang terampil,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan potensi ekonomi Lampung. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, media, serta masyarakat dinilai penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara luas.
“Mari kita bergerak bersama secara gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi Provinsi Lampung demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
