Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyoroti pentingnya profesionalisme dan komitmen moral pengelola dapur MBG (Makan Bergizi Gratis). Ia juga menekankan anggaran besar yang digelontorkan pada program tersebut merupakan mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak.
(Netizenku.com): Pernyataan tegas ini disampaikan Jihan saat menjadi narasumber utama Talkshow bertajuk “SPPG Profesional untuk Indonesia Emas 2045”. Kegiatan yang dihelat Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) itu dilangsungkan di Ballroom Hotel Radisson, Selasa (19 Mei 2026).
Dikatakan Jihan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki oleh dapur MBG atau biasa disebut SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) bukan sekadar lembar keterangan. Melainkan sebagai jaminan atas komitmen untuk mengelola dapur secara bersih dan sehat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Standardisasi mutu kesehatan itu dinilai krusial mengingat tantangan geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan kelembapan tinggi.
“Kondisi demikian terkait erat dengan keberadaan bakteri atau mikroba makanan yang akan sangat cepat berkembang biak pada rentang suhu biologis 6°C hingga 70°C. Situasi ini yang kerap memicu kasus keracunan pangan,” urai Jihan.
“Maka tidak tidak bisa ditawar-tawar lagi perlu pengawasan rutin dan ketat seperti audit gizi, pemeriksaan berkala kandungan bakteri E. coli,” imbuhnya.
Tanggapan Sekber Konstituen Dewan Pers
Komisioner Sekretariat Bersama (Sekber) 3 Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers, Ahmad Novriwan, merespon positif keterangan yang disampaikan Wagub Jihan terhadap SPPG yang hingga sekarang masih abai dan teledor terhadap pengelolaan menu di dapur-dapur MBG.
“Padahal pengelolaan di dapur sangat menentukan kesehatan para penerima manfaat. Jadi ini berantai. Buat apa komposisi menunya mengandung gizi kalau pengelolaannya tidak higienis. Tentu sia-sia. Atau malah berpotensi menjadi racun. Apalagi bila berlangsung secara terus menerus,” sergah Novriwan yang juga Ketua JMSI Lampung.
Sementara Komisioner Sekber Donny berharap SPPG harusnya mencermati lalu menyikapi arahan Wagub Jihan dengan benar-benar mengimplementasikannya.
“Hendaknya spirit positif yang telah disampaikan Ibu Jihan jangan hanya berhenti sebatas talkshow. Anggota GAPEMBI harusnya bisa mengaplikasikannya. Apalagi ketentuan yang disampaikan itu selaras dengan isi juknis MBG,” jelas Donny yang merupakan Ketua SMSI Lampung.
Dia menambahkan, tidak ada alasan bagi SPPG untuk abai dan lalai dalam melaksanakan tugas, karena semua itu sudah dibayar oleh pemerintah. “Jadi sejatinya ini bukan kerja sukarela, tapi negara sudah keluarkan anggaran besar untuk mengongkosi MBG.”
Sementara Komisioner Sekber Hendri Std yang juga Ketua AMSI Lampung menganggap, apa yang disampaikan Wagub Jihan tak ubahnya sebagai kritikan tajam.
“Hanya saja dikemas secara satire. Sebab, buat apa dia menyoroti poin SLHS, misalnya, kalau tidak ada masalah di sana. Publik juga sudah tahu betapa masih banyak dapur MBG yang menyiapkan menu secara ugal-ugalan. Sebab sudah jelas-jelas belum memiliki sertifikat tapi sudah diperbolehkan memasak dan mendistribusikannya ke pelajar. Kenapa bisa begitu, seharusnya KPPG Lampung yang menjelaskannya,” katanya.
Hendri juga menyoroti kinerja KPPG Provinsi Lampung atau Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak optimal.
Menurutnya, institusi yang merupakan kepanjangan tangan Badan Gizi Nasional yang berada di daerah, semestinya dapat menunjukkan sikap proaktif.
“Sekarang kita sudah tahu ada GAPEMBI yang Ketua DPW-nya M. Muslih. Sebelumnya juga diketahui ada Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia atau APPMBGI yang Ketua DPD-nya Putri Nilam Suri Djausal,” ungkap Hendri.
“Tunggu apalagi, KPPG dan Satgas MBG Pemprov Lampung duduk bareng sambil ajak para bos dapur MBG itu. Tegas-tegasan aja, bahwa atas nama perlindungan keselamatan masyarakat Lampung, setiap SPPG harus patuh jalankan juknis. Siapa yang mbalelo disangsi,” ungkap Hendri seraya menegaskan kalau memang semua pihak mau serius membenahi MBG Lampung. (*)
