Rekomendasikan Pemberhentian Ketua BPD Gedong Tataan, Inspektorat Pesawaran dinilai Sewenang-wenang

Suryani

Selasa, 22 April 2025 - 17:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua BPD Gedong Tataan, Al Imron, Foto: Soheh/NK.

Ketua BPD Gedong Tataan, Al Imron, Foto: Soheh/NK.

Inspektorat Kabupaten Pesawaran dinilai bertindak sewenang-wenang setelah menerbitkan surat rekomendasi pemberhentian terhadap Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Al Imron.

Pesawaran (Netizenku.com): Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Gedong Tataan agar mengusulkan pemberhentian Al Imron kepada Camat Gedong Tataan. Alasannya, Al Imron diduga terlibat dalam deklarasi politik salah satu calon bupati Pesawaran serta mengikuti aksi demonstrasi di kantor KPU setempat.

Namun tudingan tersebut dibantah langsung oleh Al Imron. Ia mengaku tidak pernah mendapat pemanggilan atau klarifikasi dari Inspektorat terkait tuduhan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Deklarasi yang mana, saya juga bingung. Tidak pernah ada panggilan dari Inspektorat, tiba-tiba saya menerima surat rekomendasi yang isinya memerintahkan kepala desa untuk mengusulkan pemberhentian saya,” kata Al Imron saat dikonfirmasi pada Selasa, (22/4/2025).

Terkait kehadirannya dalam aksi damai di kantor KPU beberapa waktu lalu, Al Imron menjelaskan bahwa ia hanya hadir sebagai pendamping anaknya yang menjadi salah satu orator. Ia juga telah menyampaikan klarifikasi tersebut kepada Irban IV Inspektorat Pesawaran.

“Surat itu membuat saya merasa Inspektorat telah bertindak sewenang-wenang. Saya juga tidak tahu dasar hukum apa yang melarang saya hadir di aksi damai, apalagi saya tidak membawa atribut kampanye dan tidak menyatakan dukungan kepada calon mana pun,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gedong Tataan, Ansori Asopah, membenarkan bahwa ia menerima surat rekomendasi dari Inspektorat Pesawaran terkait usulan pemberhentian Ketua BPD. Namun ia menolak menindaklanjuti surat tersebut karena tidak disertai bukti kuat.

“Saya menerima surat rekomendasi pemberhentian dari Inspektorat, tapi saya tidak bisa serta-merta menindaklanjutinya tanpa dasar yang jelas. Tidak ada dokumen, foto, atau video yang membuktikan bahwa Al Imron terlibat kampanye,” ujarnya.

Ansori juga menegaskan bahwa situasi di desanya tetap kondusif dan tidak ada keresahan masyarakat akibat keberadaan Ketua BPD. Ia berencana memberikan klarifikasi secara tertulis atau langsung ke kantor Inspektorat.

Ia berharap jika Inspektorat ingin mendorong proses pemberhentian, maka harus menyertakan dokumen pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Memang benar kepala desa dapat mengusulkan pemberhentian BPD, tapi harus berdasarkan alasan yang jelas. Kalau hanya berdasarkan surat tanpa bukti, itu bukan kehendak saya, tapi kehendak Inspektorat,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Saprudin Tanjung, menilai tuduhan terhadap Al Imron tidak berdasar secara hukum. Ia merujuk pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 12 yang memang melarang BPD terlibat kampanye, namun dalam pengertian keterlibatan aktif.

“Kalau hanya hadir di ruang publik tanpa membawa atribut atau menyatakan dukungan, itu bukan pelanggaran. Harus ada asas praduga tak bersalah dalam setiap pemeriksaan,” jelas Saprudin.

Ia juga mengingatkan agar Inspektorat tidak gegabah dan menjadi alat politik menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Semua pihak ingin PSU berjalan jujur dan adil, bukan sebaliknya,” tandasnya. (Soheh)

Berita Terkait

NasDem Pesawaran Bagikan 22 Ribu Masker untuk Warga Terdampak Abu Vulkanik
Warga Bernung Keluhkan Bau Limbah Dapur MBG Dekat Permukiman dan Musala
Pemkab Pesawaran Gelar FGD Penyusunan ADEM
Tekan Stunting, Pemkab Pesawaran Sosialisasikan Perencanaan Keluarga
Rakor Kades, Bupati Pesawaran Tekankan Respons Cepat dan Optimalisasi PBB
Ground Breaking Jalan Pesisir Pesawaran Dimulai, Akses Wisata Ditargetkan Lebih Lancar
BPS Pesawaran Canangkan Desa Cantik 2026
Bimtek Posyandu di Pesawaran, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:31 WIB

Mirza Minta Penyusunan Prolegnas 2027 Perhatikan Persoalan Agraria di Lampung

Sabtu, 21 November 2026 - 08:28 WIB

Lampung Jadi Pilot Project Nasional Program Masyarakat Sadar Hukum

Jumat, 20 November 2026 - 23:33 WIB

Warisan Budaya Tak Benda Lampung Tembus 120, Lampaui Target

Jumat, 20 November 2026 - 21:51 WIB

BULOG Salurkan 37.838 Ton Beras Bantuan Pangan untuk Warga Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 17:02 WIB

Pemkot Bandar Lampung Siapkan Rumah Subsidi untuk Guru, Kota Baru Jadi Opsi Lokasi

Jumat, 20 November 2026 - 16:47 WIB

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen, Gubernur Tetapkan Alfa 0,8

Jumat, 20 November 2026 - 14:49 WIB

Pemprov Lampung Targetkan Perbaikan Jalan di 600 Desa pada 2027

Jumat, 20 November 2026 - 13:52 WIB

Pemprov Lampung Kembali Gelar Operasi Gabungan, Antrean BBM Jadi Sasaran Pengawasan

Berita Terbaru

Lampung

Warisan Budaya Tak Benda Lampung Tembus 120, Lampaui Target

Jumat, 20 Nov 2026 - 23:33 WIB