Kepala BAPENDA Tanpa ‘Tongkat Komando’, Target PAD Lampung Sulit Dicapai

IWA PERKASA

Diketahui, pengelolaan PAD Lampung nyaris dikelola sepenuhnya oleh Bapenda Lampung. Herannya, institusi se-strategis tersebut masih dibiarkan dipimpin oleh kepala kantor tanpa ‘tongkat komando’ alias belum definitif. Mungkihkah PAD yang ditarget sebesar 5 triliun lebih bisa dicapai sampai 31 Desember 2024 nanti?

Bandarlampung (Lentera SL): Pj. Gubernur Lampung Samsudin bersama Pimpinan DPRD Provinsi Lampung telah menandatangani Raperda Perubahan APBD TA 2024 dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/8/2024).

Raperda APBD-P itu diteken oleh Pj. Gubernur Samsudin bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Wakil Ketua I Elly Wahyuni, Wakil Ketua III Yozi Rizal, Wakil Ketua IV Fauzan Sibron, dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Lampung Tina Malinda, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang hadir.

Kedua belah pihak menyepakati anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp8,561 triliun. Angka sebesar itu diharapkan dapat terpenuhi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,150 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3,396 triliun serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp13,786 miliar.

Sementara di sisi Belanja Daerah disepakati sebesar Rp8,686 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp125 miliar.

Terkait target PAD sebesar Rp5,150 triliun ini dinilai super tinggi dan dipastikan akan menjadi beban berat bagi Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda).

Media ini memperoleh keterangan dari ‘orang dalam’ yang menyebutkan bahwa angka target sebesar itu riskan bisa dicapai seperti juga dialami pada tahun sebelumnya.

“Targetnya ketinggian. Mestinya ada koreksi dengan mempertimbangkan kinerja pendapatan daerah pada tahun lalu dan memperhitungkan kondisi perkembangan ekonomi kekinian,” katanya, Kamis, (22/08/2024).

Ia memastikan target PAD di angka 5 T lebih tersebut sulit dicapai dan berpotensi menyudutkan Bapenda yang mau tidak mau harus menanggung risiko dicap gagal dalam pengelolaan pendapatan.

“Lihat saja pada 31 Desember 2024 nanti. Ini akan menjadi bom waktu dan berpotensi gaduh,” katanya.

Diketahui, pengelolaan PAD Lampung nyaris dikelola sepenuhnya oleh Bapenda Lampung. Herannya, institusi strategis tersebut masih dibiarkan dipimpin oleh kepala kantor ‘tanpa tongkat komando’ alias belum definitif.

Sebelumnya, Sekretaris Pemprov Lampung Fahrizal Darminto
menyebutkan pihaknya akan terus melakukan kerja keras, kerja cerdas dan inovasi serta terobosan-terobosan dalam upaya meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus berupaya menggali potensi-potensi dalam upaya meningkatkan capaian Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan optimal,” katanya.(*)