Bandarlampung (Netizenku.com): KPU kabupaten/kota di 15 daerah se-Provinsi Lampung melakukan evaluasi terhadap daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2019.
KPU RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 754/VIII/2021 yang ditujukan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota perihal pendataan wilayah administrasi untuk persiapan penataan dapil.
SE KPU RI itu dikeluarkan untuk merespons sejumlah perubahan terkait dengan dinamika kependudukan dan pengembangan kewilayahan.
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur penetapan jumlah kursi anggota legislatif berdasarkan jumlah penduduk.
Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Teknis, Ismanto, menjelaskan evaluasi dapil oleh KPU kabupaten/kota harus memenuhi 7 prinsip yang diatur dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2017.
Yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesifitas, dan kesinambungan.
“Kalau sudah masuk semua dalam 7 prinsip dapil itu, ya tinggal melaporkan saja,” kata Ismanto saat dihubungi Netizenku, Rabu (26/1).
KPU RI akan menetapkan jumlah dapil di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung berdasarkan kondisi riil yang dilaporkan oleh KPU Provinsi Lampung.
“Kalau pun dapil berubah, banyak proses, koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, partai politik, dan masyarakat,” ujar dia.
Ketua KPU Tulangbawang Barat periode 2019-2024 ini menjelaskan penataan dapil oleh KPU memerhatikan keterwakilan masyarakat di satu daerah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
