Liwa (Netizenku.com): Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Lampung Barat, mengikuti Rakernas dan HUT ke-7 JPKP yang dipusatkan di Taman Budaya Utomo TMII Jakarta, Jumat-Minggu (14-16/1).
Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI, Joko Widodo, tersebut dijelaskan secara langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, bahwa JPKP memiliki peran yang sangat penting dan strategis, dalam menyukseskan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, JPKP telah membantu
suksesnya program pemerintah yang dikucurkan melalui pemerintah daerah, terutama di bidang sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan, agraria dan bidang kesehatan,” kata Moeldoko.
Dijelaskan mantan panglima tersebut, selama ini pihaknya secara langsung mendapatkan informasi tentang tidak tepat sasaran beberapa program, seperti PKH, BPJS dan konflik agraria, yang disertai dengan data, maka saat ini pihak-pihak terkait terus melakukan penataan.
“Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, betul-betul menginginkan program-program dari pemerintah pusat yang dikucurkan untuk masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, tetapi selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran, tetapi berkat JPKP yang merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, hal-hal tersebut terus diminimalisir,” kata dia.
Apalagi kata Moeldoko, konflik agraria yang sudah menjadi penyakit kronis, ribuan pengaduan yang disampaikan kepada KSP, dan tidak sedikit yang difasilitasi oleh JPKP telah berhasil diselesaikan. Untuk itu diharapkan ralawan JPKP baik dari tingkat DPP, DPW, DPD sampai DPC untuk terus melakukan pendampingan.
“Yang menjadi pengurus JPKP kami yakini merupakan relawan sejati, selama ini sudah banyak perjuangan yang dilakukan, JPKP tidak pernah mengeluh, JPKP setia dengan slogannya, yakni JPKP Melayani,” jelasnya.
Sementara ketua DPD JPKP Lampung Barat, Duta Suhanda, mengatakan dalam menjalankan roda organisasi tersebut, dilakukan secara gotong-royong, tidak difasilitasi oleh APBD atau pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, dengan jiwa gotong-royong kami dapat mengikuti Rakernas dan HUT Ke-7 JPKP di Jakarta, pada Rakernas tersebut, kami mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh berbagai narasumber yang berkompeten, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial,” kata dia.
Selain itu kata Duta, melalui dirinya dan sekretaris DPD JPKP, Vicky Andreas F, yang ikut sidang komisi A, Wakil Ketua I dan II Bamsoed dan Iwan Setiawan, SE, MM, serta Devy Soekartono dan Basuki di komisi C, secara langsung menyampaikan beberapa rekomendasi, dalam meningkatkan kinerja JPKP di daerah.
“Beberapa rekomendasi kami sampaikan secara langsung dalam sidang komisi, yang dihadiri Kementerian terkait, diantaranya tentang perubahan data penerima manfaat program pemerintah yang tidak terupdate, masih rendahnya peran masyarakat dalam pemanfaatan BPJS, serta berbelitnya peraturan tentang pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata dia. (Iwan/len)
