Masyarakat Bandarlampung yang Diimunisasi Covid-19 Harus Punya e-KTP

Bandarlampung (Netizenku.com): Pendataan sasaran penerima vaksinasi Covid-19 akan dilakukan berdasarkan KTP Elektronik (e-KTP).

Hal ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dimulai dari pendataan sasaran, pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, registrasi dan verifikasi sasaran, penghitungan kebutuhan serta penyusunan rencana distribusi vaksin dan logistik lainnya.

Khusus pendataan masyarakat Kota Bandarlampung yang akan mengikuti imunisasi Covid-19, Wali Kota setempat Eva Dwiana berjanji memberikan kemudahan dalam pengurusan e-KTP.

\”Kita permudah, kita akan sampaikan kepada Pak Camat dan Pak Lurah supaya menginformasikan kepada masyarakat bagi yang tidak punya e-KTP. pintu terbuka, kan gampang buatnya,\” kata Eva Dwiana usai meresmikan Kampung Tangguh Nusantara di Kelurahan Sawah Lama, Tanjungkarang Timur, Selasa (9/3).

\”Tidak dipungut bayaran, gratis, semua fasilitas kita utamakan masyarakat dan mohon maaf kalau ada aparat kita khususnya Dukcapil yang meminta bayaran langsung (ditindak), kita ada kotak saran dan pengaduan,\” ujar Eva.

Wali Kota Eva Dwiana mengimbau masyarakat Bandarlampung untuk segera mengurus kepemilikan e-KTP ke Disdukcapil setempat dan melaporkan kepada dirinya apabila ada oknum yang mempersulit pengurusan e-KTP.

\”Dan Bunda Eva juga punya Instagram (IG), masukkan ke IG Bunda @eva_dwiana dan pasti langsung Bunda Eva jawab. IG, Bunda sendiri yang pegang, supaya komunikasi masyarakat dan Bunda Eva lancar,\” pungkas dia.

Saat ini vaksinasi Tahap1 dan Tahap 2 telah berjalan di Kota Bandarlampung dengan menyasar tenaga kesehatan, TNI/Polri, warga lanjut usia dan pelayan publik yang akan berlangsung hingga April 2021.

Sedangkan Tahap 3 dan Tahap 4 bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, serta ekonomi dan masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022. (Josua)