Metro (Netizenku.com): Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh, angkat bicara perihal seleksi terbuka pengisian jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kesbangpol.
Semestinya menurut jadwal dari panitia seleksi terbuka, peserta akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi teknis/bidang dan sosial kultural pada, Senin (27/7), di ruang OR Pemkot Metro.
Pelaksanaan seleksi terbuka ini sendiri merujuk pada Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2020 tentang Perubahan Manajamen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Metro dalam hal melaksanakan asesmen, di mana Pemkot Metro telah bekerja sama dengan Mabes Polri dalam pelaksanakannya,” kata Amrulloh.
Ia mengimbau untuk tahapan seleksi selanjutnya, agar panitia seleksi terbuka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan objektif. Jangan sampai seleksi terbuka ini menjadi tidak baik karena adanya kepentingan suatu golongan untuk memihak kepada salah satu peserta.
“Saya sangat mengharapkan agar panitia timsel terbuka ini bisa objektif dalam menentukan pilihan. Terlebih lagi jika panitia timsel salah satu unsur di dalamnya merupakan perwakilan dari suatu lembaga akademik, jangan sampai kita mewakili suatu lembaga akademisi menjadi panitia seleksi malah mencederai seleksi ini dengan memberikan kajian dan penilaian yang subjektif sehingga bisa merusak citra almamater. Saya juga yang pernah menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Metro akan ikut malu,” ujar mantan Ketua HMI Cabang Metro ini.
Amrulloh menyampaikan agar panitia tim seleksi menjadikan hasil asesmen yang dikeluarkan oleh Kabag Penilaian Biro Binkar SSDM Mabes Polri yang sudah dilalui peserta sebagai poin utama terhadap akumulasi akhir dari penilaian selanjutnya.
“Sangat jauh dari logika jika ranking dan nilai yang diberikan oleh Mabes Polri jadi berbanding terbalik dengan hasil penilaian timsel,” ujar legislator Partai Demokrat ini.
Sebelumnya dalam surat pengumuman hasil seleksi kompetensi asesmen dasar poin F yang dikeluarkan oleh Kabag Penilaian Biro Binkar SSDM Mabes Polri tanggal 23 Juli 2020, diketahui bahwa peringkat dan hasil asesmen peserta calon Sekretaris Daerah adalah pertama drg. Erla Andriyati (Kadis Kesehatan dengan poin 76,6), kedua Herwan Sahri (Sekda Tubaba dengan poin 76,6), ketiga Ir. Bangkit Haryo (Kepala Bappeda dengan poin 67,24), keempat Drs. M Jihad (Inspektur Kota Metro dengan poin 50,32), lalu kelima Ir. Eka Arianta (Kadis LH dengan poin 50,2).
Sementara hasil asesmen Kepala Kesbangpol yaitu pertama Drs. Jonizar (Camat Metro Timur dengan poin 67,24), kedua Dra. Rosita (Kepala Bagian Setda dengan poin 58), dan ketiga Aryanti SIP (Kepala Bidang KB dengan poin 50,32).
“Saya berharap panitia tim seleksi terbuka ini tidak mengesampingkan hasil asesmen peserta yang telah dilaksanakan dengan Mabes Polri,” kata Amrulloh. Jika yang terpilih nantinya jauh dari hasil asesmen, lanjutnya, maka akan menjadi tanda tanya besar.
“Untuk apa kita melakukan asesmen bekerja sama dengan Mabes Polri kalau hasilnya tidak menjadi acuan utama. Jika hanya dijadikan formalitas semata, tentu juga merupakan pengabaian terhadap institusi Polri dalam hal ini Mabes Polri,” katanya.
Amrulloh berharap seleksi terbuka dalam pengisian jabatan Sekda dan Kepala Badan Kesbangpol bisa berjalan dengan lancar sehingga ke depan Pemkot Metro diisi oleh orang-orang yang berkompeten berdasarkan penilaian lembaga independen. (Rival/len)
