Lampung Timur (Netizenku.com):
Bawaslu Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) melakukan sosialisasi pengawasan pemilu dengan Pers dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, di Hotel Estoya kecamatan Way Jepara, Kamis (11/04).
Ketua Bawaslu kabupaten Lamtim, Uslih, mengharapkan agar Pemilu tahun 2019 ini dapat berjalan dengan baik. Bawaslu Lamtim memang untuk pengawasan, tapi kami berharap agar kawan-kawan Pers dapat ikut berperan, selain itu kita juga nanti akan melibatkan partisipasi masyarakat dan terutama insan Pers yang ada.
\”Yang jelas dalam pengawasan Pemilu ini kami akan menggandeng seluruh unsur masyarakat bersama stakeholder serta organisasi sosial kemasyarakatan dan Pers. Kemudian pada hari ini kita berharap juga agar kawan-kawan bisa ikut berperan di Media gathering, yang salah satunya untuk melaporkan kepada publik terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam kerja pengawasan di pemilu tahun 2019 ini,\” ujarnya.
Kemudian, Jumat (12/4) akan dilakukan pendistribusian logistik oleh KPU secara serentak. Maka hal ini juga menjadi bagian penting kerja dari pengawasan.
Dilanjutkannya, kenapa pendistribusian logistik ini penting di awasi, karena kita harus pastikan semua logistik itu sampai ke setiap TPS minimal pada H min 1. Pendistribusian logistik pemilu harus dapat dipastikan sudah sampai pada hari H min 1 di 3440 TPS. Hal ini agar kita semua masyarakat di Lampung Timur memastikan bahwasannya pemilu bisa terlaksana pada tanggal 17 April nanti.
Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU terhadap wilayah-wilayah yang sulit dijangkau untuk pengiriman logistik ini juga akan menjadi atensi jangan sampai pada saat pemilu ada logistik yang belum sampai ke TPS karena alasan jangkauan wilayah yang sulit.
Masih dikatakan, pihaknya juga sampaikan bahwasanya pengawasan Bawaslu juga nanti akan fokus di hari tenang, karena di hari tenang jangan sampai kita justru kehilangan pengawasan.
\”Kita tidak ingin karena disibukkan dengan pengawasan fokus logistik maka hal-hal lain bisa terlupakan, maka tentu hal ini tidak boleh. Untuk memastikan hal tersebut, Kami dari Bawaslu sudah sampaikan kepada jajaran untuk berbagi tugas, agar ada yang melakukan pengawasan logistik dan ada juga melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi dugaan pelanggaran pada hari tenang,\” urainya.
Bawaslu bahkan sudah sampaikan kalau memang Panwaslu Kecamatannya ada 3 orang maka untuk dapat berbagi tugas dalam 24 jam, dan termasuk pada pengawas TPS. Artinya kami berharap agar tidak ada 1 inci pun ruang kosong yang tidak terawasi sampai ke bawah.
Kemudian sekarang ini sudah ada regulasinya untuk mengakses dari luar untuk foto atau mendokumentasikan perhitungan suara. Karena hal itu sebagai bagian dari pengawasan dan itu diperbolehkan dan siapapun tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Keterbukaan informasi ini siapapun baik dari temen-temen TNI ataupun Polri tidak boleh menghalangi yang artinya ini adalah ruang pengawasan partisipatif untuk kita melakukan pengawasan terhadap hasil pemilu.
(Nainggolan)
