Lampung Tengah (Netizenku.com): Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mengadakan sosialisasi \”Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) \” di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah, Selasa (26/2).
Sosialisasi ini dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, Anggota Komisi X DPR RI, Ir.H.A.Junaidy Auly dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, DR.Bambang Pamungkas sebagai narasumber dan dihadiri pula seluruh camat dan kepala kampung se-Lampung Tengah.
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pengelola dana desa terhadap peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa, supaya mereka mengerti terhadap peran BPK dan DPR dalam pengelolaan dana desa.
Dalam sambutannya Bupati Loekman Djoyosoemarto menegaskan, kepada para camat untuk bersinergi dengan kepala kampung dalam pengelolaan dana desa ini jangan sampai ada penyelewengan dalam penggunaannya.
\”Saya harap kepada para camat untuk selalu mengawasi dalam pengelolaan dana desa ini, jangan sampai ada penyelewengan dalam pengelolahannya, jika ada penyelewengan saya akan tindak tegas,\” ujarnya.
Pengelolaan dana desa ini diharapkan berjalan sesuai aturan yang ada supaya bermanfaat dan tercapainya tujuan dalam pembangunan desa. Djunaidy Auly sebagai Anggota Komisi X DPR RI, juga menyampaikan bahwa peran DPR dalam pengelolaan dana desa ini adalah sebagai pengawasan.
\”DPR ini memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah sebagai pengawasan, jadi kami (DPR) menginginkan dalam pengelolaan dana desa ini untuk transparan dan jangan sampai ada penyalahgunaan dalam pengelolaannya,\” terangnya.
BPK dan DPR ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Untuk tercapainya tujuan pemerintah dalam menyalurkan dana desa ini, pengelolaannya harus berjalan sesuai aturan dan perundangan yang sudah ada.
DR.Bambang Pamungkas sebagai wakil dari BPK RI menyampaikan bahwa peran BPK dalam pengelolaan dana desa ini sebagai pemeriksa terhadap keuangan supaya bisa dipertanggung jawabkan dalam pengelolaannya. \”BPK ini perannya hanya memeriksa keuangan, supaya dana desa ini bisa dikelola secara bertanggung jawab dan dapat digunakan secara bijak,\” jelasnya.(Subrata)
