Warga Labuhan Ratu Curhat ke Budiman AS Soal Bantuan PKH yang Tidak Tepat Sasaran

Redaksi

Sabtu, 22 Oktober 2022 - 22:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Bantuan Program Keluarga Harapan dinilai masih tidak tepat sasaran.

Hal ini seperti yang dikeluhkan warga Labuhan Ratu Raya di hadapan Anggota DPRD Lampung Dapil Bandarlampung Budiman AS saat melangsungkan giat reses atau serap aspirasi masyarakat di Kelurahan setempat, Senin (12/9).

“Banyak orang yang dikategorikan orang susah tapi tidak menerima PKH pak. Ini luput dari pemerintah,” ucap Erna, salah satu warga.

Baca Juga  Jaga Identitas Daerah, Gubernur Lampung Komit Lestarikan Kebudayaan Lampung

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sedangkan, orang kelas menengah malah menerima bantuan dari program tersebut.

Untuk itu, Erna mewakili masyarakat sekitar berharap, agar penerima program PKH di wilayahnya dapat ditinjau kembali, mengingat banyak penerima PKH yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS berjanji bakal memperjuangkan aspirasi tersebut.

Baca Juga  Kuota BBM Subsidi Nelayan Lampung Tengah Bocor, DPRD Lampung Desak Pertamina Benahi Distribusi

“Kita akan sampaikan kepada OPD terkait, agar persoalan di tengah masyarakat menuai titik terang,” ujarnya.

Dia menilai, persoalan di tengah masyarakat merupakan PRnya, dan diyakininya akan ada solusi.

Selain bantuan PKH, masyarakat sekitar juga mengeluhkan pemerataan kualitas pendidikan.

Seperti yang diutarakan Dika, warga sekitar yang meminta agar pemerintah dapat mengkategorikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai wajib belajar.

Baca Juga  Setahun Kepengurusan IJP Lampung, Dari Solidaritas Menuju Kontribusi

“Saya berharap, supaya PAUD dapat dikategorikan sebagai wajib belajar,” ujarnya.

Alasannya, banyak anak di bawah usia dini memilih bersekolah di tingkat TK ketimbang PAUD

“Ya, bagaimana jika TK dan Paud disama ratakan saja pak, karena banyak anak di bawah umur memilih sekolah TK ketimbang PAUD,” kata dia. (Agis)

Berita Terkait

Temu Wilayah Pesantren Warnai Harlah ke-28 PKB, Perkuat Sinergi Ciptakan Lingkungan Aman
Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB
Gubernur Lampung Dorong POC dan Hilirisasi Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Mirzani, Petani Harus Nikmati Hasil, Bukan Hanya Menanggung Risiko
Imelda Minta Publik Bijak Sikapi Informasi Gunung Anak Krakatau
Elly Wahyuni Minta Disdik Tegas terhadap Sekolah yang Paksa Siswa Beli Seragam
Wahrul Fauzi Siap Maju Pimpin Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM
Komisi IV DPRD Lampung Minta Tarif Tol BTB Dievaluasi

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:07 WIB

Temu Wilayah Pesantren Warnai Harlah ke-28 PKB, Perkuat Sinergi Ciptakan Lingkungan Aman

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:07 WIB

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Juli 2026 - 16:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong POC dan Hilirisasi Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:11 WIB

Imelda Minta Publik Bijak Sikapi Informasi Gunung Anak Krakatau

Senin, 6 Juli 2026 - 21:06 WIB

Elly Wahyuni Minta Disdik Tegas terhadap Sekolah yang Paksa Siswa Beli Seragam

Senin, 6 Juli 2026 - 15:32 WIB

Wahrul Fauzi Siap Maju Pimpin Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM

Senin, 6 Juli 2026 - 14:36 WIB

Komisi IV DPRD Lampung Minta Tarif Tol BTB Dievaluasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 21:00 WIB

DPRD Lampung Panggil Pengelola Bahas Kenaikan Tarif Tol

Berita Terbaru

Bandarlampung

Disdikbud Bandar Lampung Fasilitasi Siswa Tak Lolos PPDB

Kamis, 9 Jul 2026 - 00:05 WIB

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 163 | Rabu, 8 Juli 2026

Rabu, 8 Jul 2026 - 01:36 WIB

Lampung

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Jul 2026 - 18:07 WIB