Walikota Titip Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR RI Sindir KPU dan Bawaslu

Redaksi

Senin, 9 Desember 2019 - 11:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Walikota Bandarlampung, Herman HN, menitip penegasan pasal kepada Komisi II DPR RI, khususnya terkait rencana perevisian Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

\”UU yang lama ini banyak yang ngegantung. Misalnya seperti aturan alat peraga pada calon, seperti gelas payung dan lain-lain. Namun ada yang mengartikan Rp25 ribu dapat dibagikan. Saya minta ini harus jelas,\” ujar Herman HN, pada sambutannya pada Kunjungan Komisi II DPRI RI, di Gedung Semergou, Pemkot Bandarlampung, Senin (9/12).

Baca Juga  Penyandang Disabilitas Bisa Ikut Penerimaan CPNS 2018, Ini Syaratnya

Menurut Herman, hal ini harus ditegaskan penerapannya. Sebab aturan yang berlaku tidak sesuai dengan temuan di lapangan, khususnya persoalan money politik.

\”Artinya kita harus keras bagaimana supaya kita mendapatkan pemimpin yang baik. Ini saya denger kemarin Bawaslu kemarin ada anti money politik di keluaran, sangat setuju saya,\” kata Herman.

Anggota Komisi II DPR RI fraksi Demokrat, Zulkifli Anwar, setuju dengan apa yang disampaikan Herman HN.

Baca Juga  Alzier Jagokan Herman, Ini Alasannya

\”Jadi betul, yang dimaksud pak wali yang paling marak adalah money politik. Maka minta batasan mana yang tidak mana yang boleh,\” ujarnya.

Zulkifli mengatakan akan menjadikan masukan Herman HN sebagai catatan dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI.

\”Itu realita yang memang demikian. Sebagai ketua tim rombongan InshaAllah itu menjadi catatan. Kami mencatat apa yang disampaikan pak wali,\” kata dia.

Baca Juga  Musa Ahmad: Sosok Mirza adalah Pengusaha Religius yang Patut Dicontoh

Bahkan Zulkifli dengan blak-blakan menyindir Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

\”Maka saya hanya menambahkan saja kepada KPU dan bawaslu, jangan kalau giliran hibah kecil daerah ribut semua.\”

\”Bapak tahu siapa yang masuk neraka terlebih dahulu? Bukan pemimpin, yang paling cepat adalah KPU dan Bawaslu, jadi hati-hati Bawaslu dan KPU,\” tutupnya disambut tawa. (Adi)

Berita Terkait

Pj. Gubernur Lampung Minta ASN Jaga Netralitas dalam Pilkada 2024
HIV di Lampung Hanya Terdeteksi 65 Persen
RMD Sambangi Sjachroedin ZP
Sektor Perkebunan Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Lampung
Penerapan 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Masih dalam Kajian Lebih Lanjut
Dinas Koperasi Siapkan Tempat Bagi Pelaku UMKM di Bandarlampung Expo
Samsudin Pastikan Mutasi untuk Penyegaran Birokrasi dan Peningkatan Kinerja
Dinas Pariwisata Kenalkan Produk Ekonomi Kreatif di Bandarlampung Expo

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 12:13 WIB

Komplotan Pencuri BBM Milik Warga Diringkus Polsek Terbanggi Besar

Sabtu, 22 Juni 2024 - 15:03 WIB

Bawa Sabu, Wanita Asal Sumsel Diamankan Polres Lamteng

Sabtu, 22 Juni 2024 - 14:41 WIB

Sambut Hari Bhayangkara, Polres Lamteng Gelar Olahraga dan Fun Game

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:12 WIB

Kapolres Lamteng Harap Sinergitas Bersama Pemkab Dipertahankan

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:17 WIB

Aktivis Perempuan Aisyiyah Diskusi Kekeresan di Ruang Publik

Sabtu, 8 April 2023 - 20:27 WIB

Lamteng Sukses Panen Bawang Merah dengan Teknologi Digital Farming

Jumat, 3 Februari 2023 - 08:01 WIB

Deni Afrian Nakhodai BPSK Kabupaten Lampung Tengah Periode 2022-2027

Rabu, 1 Februari 2023 - 21:52 WIB

Satres Narkoba Polres Lamteng Gagalkan Pengiriman Sabu Asal Sumut

Berita Terbaru

Kepala Dinkes Lampung, Edwin Rusli, ketika diwawancarai awak media. Foto: Luki.

Lampung

HIV di Lampung Hanya Terdeteksi 65 Persen

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:41 WIB

Politik

RMD Sambangi Sjachroedin ZP

Senin, 24 Jun 2024 - 22:06 WIB

Pringsewu

Gadis Belia di Pringsewu Jadi Korban Asusila Dukun Cabul

Senin, 24 Jun 2024 - 21:46 WIB