Vaksin Covid-19 Syarat Akses Pelayanan Publik, Ombudsman: Jangan dulu!

Redaksi

Jumat, 27 Agustus 2021 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu warga lansia mengikuti vaksinasi Covid-19 yang digelar Pemerintah Kota bersama TNI/Polri dalam rangka memperingati HUT Ke-339 Kota Bandarlampung di Lapangan Saburai, Enggal, Rabu (16/6). Foto: Netizenku.com

Salah satu warga lansia mengikuti vaksinasi Covid-19 yang digelar Pemerintah Kota bersama TNI/Polri dalam rangka memperingati HUT Ke-339 Kota Bandarlampung di Lapangan Saburai, Enggal, Rabu (16/6). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menanggapi wacana di sejumlah daerah yang akan menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai salah satu syarat akses pelayanan publik.

Menurutnya, pemberlakuan tersebut dapat dilakukan apabila pelaksaan vaksinasi Covid-19  sudah merata hingga mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

“Seperti diketahui, di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi memang menyebutkan sanksi administrasi bagi yang menolak vaksinasi,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Netizenku, Jumat (27/8) sore.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Baca Juga  WFS Kritisi Vaksinasi Massal Dinkes Lampung

“Namun hal ini kami harap jangan dulu diterapkan, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan Vaksin Covid-19,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 27 Agustus 2021 jumlah penerima vaksin Covid-19 Dosis 1 sebanyak 60,43 juta jiwa atau 29,02% dari total sasaran vaksin 208,26 juta.  Sedangkan penerima vaksin dosis 2 sebanyak 34,12 juta jiwa atau 16,38%.

Indraza mengungkapkan sejumlah fakta di lapangan, di mana saat ini penolakan vaksinasi sudah jauh menurun.

Animo masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Akan tetapi tingginya animo masyarakat ini belum diimbangi dengan fasilitas dan jumlah stok vaksin yang mencukupi.

“Kami menemukan fakta bahwa stok dan distribusi vaksin masih terkendala, baik sarana angkut, daya jangkau, tenaga vaksinator, dan sentra vaksinasi yang menjadi padat dan menimbulkan kerumunan. Selain itu, kondisi kesehatan juga bisa menjadi penyebab orang belum dapat mengakses vaksin,” jelas Indraza.

Baca Juga  Ramadan 1442 H, Nunik dan Eva Dwiana Kompak Tinjau Kualitas Pangan di Pasar

Untuk itu, terkait wacana pemberlakukan sertifikat vaksinasi untuk akses pelayanan publik,
Ombudsman RI memberikan saran agar pemerintah, baik pusat dan daerah, perlu memperhatikan progres vaksinasi di masing-masing daerah.

Sehingga dapat dilihat seberapa besar capaian tingkat kekebalan kelompok dalam suatu daerah, sebelum memutuskan untuk memberlakukan persyaratan
sertifikat vaksin Covid-19 dalam mengakses pelayanan publik.

Baca Juga: Forkopimda Bandarlampung Usulkan Wajib Vaksin Syarat Masuk Mal

Di samping itu, lanjut dia, Ombudsman memandang perlunya suatu petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi di sentra yang memuat indikator apa saja yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya kegiatan vaksinasi di sentra agar pelaksanaan vaksinasi di setiap sentra seragam.

Baca Juga  Jokowi Tinjau Vaksinasi di Lampung, Nunik: Pak Presiden tambahin vaksinnya!

“Untuk sentra yang sudah berhasil melaksanakan vaksin tanpa kerumunan perlu dijadikan acuan,” kata dia.

Selain itu, dalam pelaksanaan vaksinasi di sentra dibutuhkan adanya koordinasi dengan berbagai pihak untuk pengawasannya agar prokes di sentra tetap berjalan dengan baik.

Indraza menyampaikan, pihaknya terus berkoodinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, terkait dengan data, capaian, dan percepatan vaksinasi Covid-19.

“Kami sangat concern dengan program percepatan penanganan Covid-19 ini melalui program vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang distribusi vaksin belum merata. Stok vaksin terbatas, sedangkan tingkat penularannya sendiri masih belum dapat dikendalikan di semua daerah,” ujarnya. (Josua)

Berita Terkait

TPID Lampung Laksanakan Arahan Presiden RI Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024
PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran
2 Unit Tambahan Mobil Pemadam Isi Pos Labuhan Ratu dan Telukbetung Utara
Ditutup Sementara, Gudang Bungkil Way Laga Diminta Keluarkan CSR
Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Coffee Morning dengan Insan Pers
Dispora Bakal Lakukan Digitalisasi Gelora Siger Way Halim
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
Gelora Siger Way Halim Ditarget Rampung Oktober

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 23:50 WIB

Indosat-Google Cloud Perkuat Kerja Sama Strategis Berbasis AI

Senin, 10 Juni 2024 - 19:46 WIB

Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil dan Didukung Kinerja Intermediasi yang Semakin Kuat

Sabtu, 8 Juni 2024 - 18:36 WIB

Ketokohan Parosil Berhasil Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada

Kamis, 6 Juni 2024 - 11:13 WIB

Bupati Pesawaran Ikuti Pembukaan ITIF 2024

Selasa, 4 Juni 2024 - 19:16 WIB

Ibadah Haji dan Umrah Lebih Nyaman dengan Paket Khusus dari Indosat Ooredoo Hutchison

Sabtu, 1 Juni 2024 - 20:06 WIB

Smartfren Raih TOP CSR Awards 2024 Lewat Pemberdayaan Digital Berbasis Komunitas

Jumat, 31 Mei 2024 - 18:48 WIB

Kolaborasi Smartfren for Business dan Alita Lengkapi Portfolio IoT untuk Transformasi Digital Indonesia

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:49 WIB

HUT ke-59, PGN Tegaskan Rencana Strategis Dorong Peran Gas Bumi Sebagai Energi Transisi

Berita Terbaru

Edukasi

OJK-Komisi XI DPR RI Berikan Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal

Selasa, 18 Jun 2024 - 21:50 WIB

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

Dishut Lampung Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Perburuan Liar

Selasa, 18 Jun 2024 - 18:20 WIB

Tulang Bawang Barat

M Firsada Lepas Peserta Pawai Takbir Keliling Sambut Idul Adha

Selasa, 18 Jun 2024 - 16:44 WIB

Tulang Bawang Barat

Pj Bupati Tubaba Salat Idul Adha di Masjid Baitus Shobur Islamic Centre

Selasa, 18 Jun 2024 - 16:32 WIB