Pemerintah Kabupaten Tanggamus resmi menambah tiga wilayah administratif baru melalui pemekaran pekon (desa), sebagai langkah mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
Tanggamus (Netizenku.com): Ketiga pekon tersebut adalah Rowosari dan Tanjung Sari di Kecamatan Sumberejo, serta Girimulyo di Kecamatan Ulu Belu, yang diresmikan pada Senin (3/10/2025).
Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, menyebut pemekaran ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah yang selama ini relatif jauh dari pusat pemerintahan desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemekaran pekon ini dapat lebih membantu dalam kinerja pemerintah kabupaten Tanggamus,” ujar Bupati Saleh saat peresmian.
Bersamaan dengan peresmian tersebut, pemerintah juga melantik tiga Penjabat (Pj) Kepala Pekon yang akan memimpin sementara hingga kepala pekon definitif terpilih. Mereka diharapkan mampu menyiapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan sejak awal.
Saleh menekankan pentingnya prinsip “kerja jalan lurus” sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Ia meminta para pejabat baru untuk bekerja dengan ketulusan dan menghindari praktik yang dapat mencederai integritas pemerintahan.
“Jangan coba-coba mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Kita sudah digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, maka bekerjalah sungguh-sungguh untuk rakyat,” pesannya.
Langkah pemekaran pekon ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi di Tanggamus. Pemerintah daerah menargetkan agar pemerataan pembangunan tidak lagi hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau seluruh pelosok kabupaten.
Dengan terbentuknya tiga pekon baru ini, masyarakat setempat menaruh harapan besar terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Tanggamus pun optimistis, pemekaran ini akan menjadi contoh bagi wilayah lain yang tengah menyiapkan kemandirian desa sebagai pilar utama pembangunan daerah. (*)
