Soal Penolakan Pasien BPJS, Ketua LBH: Pimpinan RS Urip Terancam Pidana

Redaksi

Rabu, 4 Juli 2018 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ist

Foto: Ist

Bandarlampung (Netizenku.com): Pimpinan Rumah Sakit Urip Sumoharjo atau tenaga kesehatan yang diduga sempat menolak pasien terancam pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta.

Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Alian Setiadi mengatakan, rumah sakit yang menolak melayani pasien bertentangan dengan fungsi sosial rumah sakit.

Alian menjelaskan ancaman pidana dan denda itu sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Baca Juga  IDI Bandarlampung: rantai dingin vaksin Pfizer harus terjaga

Dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan meminta uang muka.

\”Bahkan, Pasal 32 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tegas menyatakan bahwa, fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien,\” kata dia.

Baca Juga  Alat Berat Sempat Diturunkan, Warga \'Kampung Pemulung\' Siaga

Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini, lanjut dia, juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

\”LBH Bandar Lampung sangat menyayangkan dan mengecam pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo dengan adanya penolakan pasien BPJS yang sudah mendapatkan rujukan,\” kata dia.

Baca Juga  Ombudsman Dorong Perbaikan Pelayanan Sengketa Tanah dan Blokir Tanah

Sebelumnya, seorang pasien asal Tulangbawang Barat, Arjuna (48) harus menelan kekecewaan lantaran gagal berobat karena RS Urip Sumoharjo menolak rujukan BPJS rawat jalan Poli Bedah Onkologi. Jika ingin berobat ke rumah sakit tersebut, pasien harus menggunakan biaya pribadi atau umum.(Agis)

Berita Terkait

Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat Kasus “Kredit Fiktif Gunung Sari”
Walikota Bandarlampung Raih Penghargaan dari Kemenkop UKM
Aprohan Saputra Jabat Plt Ketua IWO Lampung
Pemkot Catat 14.431 NIB terbit
400 Ruas Jalan Lingkungan Diperbaiki, Pemkot Respon Cepat Keluhan
126 Kelurahan Ikuti Lomba Masakan Tradisional Lampung
Yuk Nonton Reloud Yovie &Nuno dan Maliq & D’Essentials Bakal Nyaman dan Elegan
Baru Rp 327 M, Pemkot Optimis Realisasi Investasi Capai Target

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:50 WIB

Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:02 WIB

Wujudkan Madrasah Bermutu, Dirjen Pendis Luncurkan KMA 450 Tahun 2024 di Lampung

Kamis, 11 Juli 2024 - 16:35 WIB

Pemprov Lampung Lakukan Percepat Perekaman KTP Jelang Pilkada

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:03 WIB

Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:15 WIB

Puluhan Buruh KSBSI Gelar Aksi Pemberlakuan UU Tapera

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:57 WIB

Pemprov Atensi Pengusaha dan Investor di Bidang Batu Bara Taat Aturan

Senin, 8 Juli 2024 - 16:25 WIB

Anggaran Realisasi Double Trak Besar, Pemprov Harap Bantuan Pusat

Senin, 8 Juli 2024 - 16:18 WIB

Jokowi Bakal Kunjungi Lampung Dalam Waktu Dekat

Berita Terbaru

(Foto: Emiten/Ilustrasi)

Bandarlampung

Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat Kasus “Kredit Fiktif Gunung Sari”

Sabtu, 13 Jul 2024 - 20:57 WIB

Lampung Tengah

Lamteng Juara Umum Apkasi Otonomi Expo 2024

Sabtu, 13 Jul 2024 - 15:20 WIB

Prosesi ramah tamah malam pengesahan warga PSHT Lampung Barat angkatan 39 di Padepokan PSHT setempat, Jumat (12/7/2024) malam. (Iwan/NK)

Lampung Barat

PSHT Lambar Mengesahkan 837 Warga Baru Angkatan 39

Sabtu, 13 Jul 2024 - 11:35 WIB

(Foto: Ist)

Bandarlampung

Walikota Bandarlampung Raih Penghargaan dari Kemenkop UKM

Jumat, 12 Jul 2024 - 22:03 WIB

Lampung Barat

Jokowi dan Mukhlis Sejalan Kembangkan Produktifitas dan Kualitas Kopi

Jumat, 12 Jul 2024 - 18:42 WIB