Bandarlampung (Netizenku.com): Pimpinan Rumah Sakit Urip Sumoharjo atau tenaga kesehatan yang diduga sempat menolak pasien terancam pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta.
Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Alian Setiadi mengatakan, rumah sakit yang menolak melayani pasien bertentangan dengan fungsi sosial rumah sakit.
Alian menjelaskan ancaman pidana dan denda itu sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan meminta uang muka.
\”Bahkan, Pasal 32 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tegas menyatakan bahwa, fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien,\” kata dia.
Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini, lanjut dia, juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
\”LBH Bandar Lampung sangat menyayangkan dan mengecam pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo dengan adanya penolakan pasien BPJS yang sudah mendapatkan rujukan,\” kata dia.
Sebelumnya, seorang pasien asal Tulangbawang Barat, Arjuna (48) harus menelan kekecewaan lantaran gagal berobat karena RS Urip Sumoharjo menolak rujukan BPJS rawat jalan Poli Bedah Onkologi. Jika ingin berobat ke rumah sakit tersebut, pasien harus menggunakan biaya pribadi atau umum.(Agis)
