Sikap Pemkot Bandarlampung Atas Kebijakan Pusat Hapus Honorer

Redaksi

Jumat, 21 Januari 2022 - 17:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menjadi Inspektur Upacara Apel Pagi di Lingkungan ASN Pemkot setempat, Senin (17/1). Foto: Netizenku.com

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menjadi Inspektur Upacara Apel Pagi di Lingkungan ASN Pemkot setempat, Senin (17/1). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan menghapus Tenaga non PNS di instansi pemerintah atau tenaga kerja honorer mulai 2023.

Dalam pasal 99 angka (1), pegawai non-PNS tetap melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling lama lima tahun terhitung sejak PP Nomor 49 Tahun 2018 diundangkan.

Dalam pasal 46 angka (1) juga menyebutkan tenaga honorer atau pegawai non PNS dan atau non PPPK dilarang digunakan untuk mengisi jabatan ASN.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung, Herlywati, mengatakan saat ini pemkot masih menunggu regulasi lanjutan dari kebijakan tersebut.

Dia mengaku masih belum bisa memastikan nasib dari ribuan tenaga kerja honorer yang bekerja membantu pekerjaan teknis dari ASN Pemkot Bandarlampung.

Baca Juga  Hadir di APEKSI 2021 Eva Dwiana Berkomitmen Wujudkan Smart City

“Yang pasti tenaga mereka masih kita perlukan. Jadi jika kebijakan tersebut kemudian dibenarkan, harap maklum jika kita masih mempergunakan mereka,” kata dia, Jumat (21/1).

Jumlah tenaga kerja honorer di lingkungan Pemkot Bandarlampung mencapai angka ribuan.

“Di Pol PP saja setidaknya ada 1.050 personel, kemudian di Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) kurang lebih ada 500-an tenaga honorer, terdiri dari tukang sapu jalan, pengangkut sampah dan sebagainya, belum lagi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), di setiap OPD juga pasti ada tenaga honorernya,” pungkas dia.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan akan memperjuangkan nasib tenaga kerja honorer yang memiliki kinerja baik menjadi PPPK.

Baca Juga  Lelang Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Tunggu Petunjuk Eva Dwiana

“Insyaallah naik melalui PPPK. Kalau penghapusan itu kan kebijakannya dari pemerintah pusat, kalau di daerah kebijakannya nanti tetap disesuaikan dengan kondisi daerah. Nanti akan dicari solusinya,” kata dia.

Tenaga Kerja Honorer Diusulkan Jadi PPPK 

Herlywati menyebutkan di tahun 2022, BKD mengusulkan pengangkatan ribuan tenaga kerja honorer menjadi PPPK.

“Karena tahun ini memang pemerintah fokus penerimaan ASN melalui jalur PPPK, kemarin kita sudah usulkan sebanyak 887 formasi PPPK,” kata dia.

Formasi PPPK yang diusulkan ke pusat terdiri dari 407 tenaga guru, 80 tenaga kesehatan, dan 400 tenaga teknis lainnya.

“Itu hanya usulan, yang menetapkan pemerintah pusat. Saat ini kita masih tunggu balasannya,” ujar dia.

Namun menurut Herlywati hal tersebut belum menjawab kegelisahan ribuan tenaga kerja honorer.

Baca Juga  BKD Bandarlampung Belum Umumkan Hasil Seleksi Kompetensi JPT Pratama

Ketentuan jumlah formasi yang diusulkan oleh daerah dipegang oleh pemerintah pusat.

“Belum lagi kalau tes PPPK ada syarat administratifnya, seperti lulusan sarjana dan sebagainya. Kemudian disusul tahapan seleksi hingga penentuan kelulusan berdasarkan nilai seleksi,” kata dia.

Jumlah ASN dengan Golongan I dan Golongan II di lingkungan Pemkot Bandarlampung juga masih sedikit, hanya sekitar 30-an orang saja.

“Padahal tugasnya yang berbau teknis banyak sekali membantu. Kita sangat membutuhkan, jadi kita tidak mungkin memberhentikan mereka secara mendadak,” ujar dia.

Diketahui struktur PNS ada empat golongan yakni I, II, III dan IV. Golongan I berasal dari kualifikasi pendidikan lulusan SD/SMP. Golongan II dari SMA hingga D3. (Josua)

Berita Terkait

Peringati HPN, PWI Lampung Ingatkan Jaga Kondusifitas
Balam Targetkan Sabet Predikat KLA Tingkat Utama
Resmi, Dapid dan Pina Nahkodai PMII Bandarlampung
Forkom PUSPA Lampung Sosialisasikan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus
Rudi Antoni Pimpin Pengprov FPTI Lampung Periode 2023-2008
Diskusi FJPI Lampung-Korban Talangsari 1989 Kuras Emosi
Libur Panjang Tiba! Siswa Balam Mulai Menikmati
Jelang Nataru 2024, PLN UID Lampung Siagakan Petugas dan Keandalan Pasokan Listrik

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 15:00 WIB

Gubernur Arinal Ajak TPID Bersatu Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:38 WIB

Pemprov Lampung Proyeksikan Penambahan Irigasi Hingga 73 Ribu Hektare

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:31 WIB

Ketika Kalteng Berguru Pertanian pada Lampung

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:00 WIB

Kemantapan Jalan Lampung Capai 78,68 Persen pada 2023

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:09 WIB

Gubernur Turun Tangan, Tak Sudi Warga dan Petani Jadi Korban

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:01 WIB

Stok Beras Bulog Lampung Aman Hingga Idulfitri

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:59 WIB

Aman, Ketersediaan Beras di Pasar Tradisional Lampung Terjaga

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:54 WIB

Hampir 11 Ribu Ton Subsidi Jagung LN Disalurkan Ke Peternak Unggas

Berita Terbaru

Lampung Barat

Bambang Kusmanto Kantongi Suara Terbanyak Dapil Lambar 1

Rabu, 21 Feb 2024 - 13:21 WIB

Gambar hanya ilustrasi.

Celoteh

Maestro Diplomasi Meja Makan

Selasa, 20 Feb 2024 - 22:39 WIB