Lampung (Netizenku.com): Kericuhan mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pedemo yang notabennya para petani singkong dengan anggota DPRD Provinsi Lampung, di ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/1/2025).
Berdasarkan pantauan, keributan bermula dari pihak petani yang menilai bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung lambat dalam menangani masalah harga singkong di Lampung.
Bahkan, petani meminta DPRD Lampung dapat memutuskan hasil pertemuan hari ini bersama petani singkong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal ini, anggota Panitia Khusus (Pansus) singkong Budhi Condrowati mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah sebagai payung hukum singkong di Lampung.
Namun, hal itu disalah artikan oleh para petani singkong, sehingga kericuhan tak terelakkan. “Kami tidak mau dininabobokan lagi. Kami hanya menuntut agar SKB itu segera diterapkan. Ayo kita ke luar menemui massa, ajak Pejabat (Pj) Gubernur dan Ketua DPRD Lampung,” tegas Maradoni, Perwakilan petani dari Lampung Timur.
Suasana kian memanas setelah Budhi Condrowati menggebrak mejanya. “Saya juga petani singkong,” tegas Condrowati.
Para petani terpancing emosi tidak terima dengan sikap Budhi Condrowati. Mereka pun meminta Budhi untuk ke luar dari ruang rapat. Suasana pun berhasil dikondisikan setelah Budhi Condrowati ke luar dari ruangan.
Saat di luar ruangan Rapat, Budhi Condrowati, menegaskan bahwa dirinya telah memperjuangkan berbagai kebijakan untuk melindungi petani. Salah satu langkah yang sedang diupayakan adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatur tata niaga singkong secara lebih adil.
“Kami ini sudah berjuang keras di DPRD untuk kepentingan para petani. Usulan Perda sudah kami siapkan, dan ini bukan proses yang instan. Tolong beri kami waktu untuk menyelesaikannya!” ujar Condrowati dengan nada tegas.
Situasi ini menjadi gambaran nyata betapa kompleksnya permasalahan harga singkong di Lampung, yang memengaruhi kehidupan ribuan petani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan konkret yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. (*)
