Tulangbawang Barat (Netizenku com): Pencegahan korupsi merupakan langkah fundamental yang harus dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) sehingga jika tindakan ini dapat dicegah maka kepentingan rakyat terselamatkan.
Hal itu diungkapkan Penjabat Bupati Tubaba Drs. M. Firsada, M.Si saat membuka kegiatan penyuluhan hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) Tahun 2024, di Ruang Rapat Bupati, Senin (9/12/2024).
“Korupsi juga merupakan ancaman terhadap kemanusiaan, ancaman terhadap hak publik, dan ancaman terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan,” kata dia.
Pemberantasan korupsi, lanjut Firsada, harus mengobati akar masalah, pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental, dan jika korupsi berhasil kita cegah maka kepentingan rakyat terselamatkan.
Pj Bupati melanjutkan, pemerintah dalam programnya terus mengajak kita semua untuk membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif, pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standardisasi, dan transparansi, serta perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu.
“Dalam pemberian perizinan, pemerintah juga melakukan penyederhanaan birokrasi melalui upaya transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” tambahnya.
Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi, M. Firsada meminta hal-hal berikut perlu mendapat perhatian yakni manfaatkan kecanggihan teknologi informasi sebagai media pengawas pemberantasan korupsi. Media sosial dalam berbagai platform dapat menjadi media kontrol yang ampuh bagi masyarakat sipil untuk turut serta melakukan pengawasan (1), terapkan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap setiap pelaku korupsi sebagai penegakan hukum dan menjaga kewibawaan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi (2).
Selanjutnya, bangun mindset aparatur birokrasi yang ber-AKHLAK secara sungguh-sungguh dan konsisten, agar menjadi pelopor budaya antikorupsi di dalam pemerintahan (3).”Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara nyata bersatu padu bangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi,” ajak Firsada.
“Selanjutnya, melalui momentum bersama Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia tahun ini, secara khusus saya berharap kepada Kejaksaan Negeri Tubaba dapat terus memberikan arahan dan pembinaan agar terciptanya tata kelola yang baik di Pemkab Tubaba,” katanya.
Sementara pada kegiatan yang sama, Kepala Kejari Tubaba, Mochamad Iqbal, S.H., M.H, menjelaskan apabila melihat data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terlihat bahwa dari banyaknya perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa menduduki urutan atas dengan angka yang cukup tinggi dibanding kategori lain selain kategori swasta.
“Hal ini menunjukan masih rawannya tindak pidana korupsi di lingkungan-lingkungan
daerah dan tidak menutup dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj Sekda Tubaba Dra. Bayana, M.Si., Kepala Inspektorat Perana Putra, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) dan pejabat Administrator serta camat se-Kabupaten Tubaba. (Leni/Arie)
