Pemprov Lampung Usulkan Penambahan Kuota Biosolar dan Perkuat Pengawasan

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi bersama PT Pertamina Niaga, YKLI, dan Hiswanamigas untuk membahas distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Selasa (09/12/2025).

Lampung (Netizenku.com): Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, menyampaikan pertemuan tersebut turut dihadiri Marketing Pertamina Wilayah II Sumbagsel sebagai respons atas munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir.

“Pemprov Lampung bersama Pertamina mendiskusikan agar fenomena antrean panjang di SPBU tidak terjadi, sehingga layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujar Mulyadi.

Ia memaparkan Lampung pada tahun 2025 mendapat kuota biosolar sebanyak 790.795 KL. Hingga November 2025, realisasinya telah mencapai 89,91 persen, menyisakan sekitar 10 persen hingga akhir Desember.

“Kita perlu mengantisipasi peningkatan kebutuhan di Desember. Pasokan harian yang biasanya 2.100 KL akan kita usulkan naik menjadi 2.450 KL untuk biosolar subsidi,” jelasnya.

Untuk Pertalite, Lampung memperoleh kuota 748.883 KL pada 2025. Realisasi mencapai 80,57 persen dengan sisa sekitar 15 persen hingga akhir tahun.

Sementara itu, untuk LPG 3 kg, dari alokasi 20.017.836 MT, telah tersalurkan 98,9 persen dan masih tersisa sekitar 2 persen.

Mulyadi memastikan ketiga komoditas yaitu biosolar, Pertalite, dan LPG ditargetkan aman hingga akhir Desember. Pertamina juga menjadwalkan suplai tambahan Dexlite pada 11 Desember.

Terkait antrean SPBU, Mulyadi menjelaskan kuota dan distribusi antar-SPBU saat ini masih dibatasi oleh Pertamina.

“Ke depan, kita meminta fleksibilitas kuota antar-SPBU di Provinsi Lampung, terutama di wilayah dengan permintaan tinggi,” tegasnya.

Ia juga menegaskan Pemprov Lampung akan memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG. Pengawasan yang telah berjalan akan ditingkatkan dengan dukungan aparat dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita akan bahu-membahu melakukan pengawasan agar distribusi BBM dan LPG tepat sasaran dan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya. (Tauriq)