Pemprov Lampung Tegaskan Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu

Redaksi

Minggu, 23 April 2023 - 02:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta semua perusahaan yang ada di daerahnya membayar tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja secara penuh dan tepat waktu.

“Sesuai surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja yang di teruskan ke daerah pemberian THR minimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu, Senin (10/4).

Oleh karena itu, katanya, perusahaan diminta untuk segera mempersiapkan pemberian THR bagi pekerja sejak dini, agar bisa diberikan tepat waktu.

Baca Juga  Gubernur Lampung Apresiasi Polda Lampung Ungkap Kasus TPPO Anak di Surabaya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya pun turut akan membuka posko pengaduan yang diperuntukkan bagi pekerja yang tidak diganjar THR oleh perusahaan secara penuh dan tepat waktu.

“Nanti kita sediakan posko pengaduan untuk pekerja, jadi mereka bisa melaporkan dan akan langsung di tindak lanjuti seperti tahun lalu, ada yang melapor dan langsung dibantu mengkomunikasikan kepada pemberi kerja agar permasalahan terselesaikan,” ucapnya.

Baca Juga  Dewan Pendidikan Ajak Publik Awasi SPMB 2026

Ia melanjutkan posko pengaduan itu akan dimulai pada H-7 atau tujuh hari menjelang Idulfitri hingga setelah pelaksanaan Idul Fitri.

Dia mengharapkan perusahaan dan pemberi kerja dapat mematuhi segala peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk pemberian tunjangan hari raya kepada pekerja.

“Diharapkan kerja sama dari perusahaan dan pemberi kerja untuk melaksanakan aturan terkait. Dan mengenai pemberlakuan upah minimum provinsi (UMP) semua pemberi kerja menerima penetapan tersebut sehingga dapat diasumsikan bahwa semua perusahaan menerapkan pembayaran sesuai UMP,” kata dia.

Baca Juga  SMAN 1 Tegineneng Jadi Bukti Mutu Pendidikan Lampung Meningkat

Menurut dia bila masih ada perusahaan atau pemberi kerja yang menyalahi aturan pemberian upah kepada pekerja sesuai angka yang telah ditetapkan melalui UMP, maka pekerja dapat segera melaporkan hal tersebut.

“Silahkan tenaga kerja untuk melaporkan kepada kami, bila menemukan pelanggaran kerja yang merugikan pekerja. Sebab telah disediakan waktu untuk menerima pengaduan serta keluhan pekerja yang ada di Lampung,” tutupnya. (Luki).

Berita Terkait

BBM Non-Subsidi Naik, DPRD Lampung Ingatkan Efek Domino ke UMKM dan Daya Beli
APBD Seret Bukan Alasan! Warga Linggapura Nekat Bangun Jalan Sendiri
Budiman AS Ramaikan Bursa Calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung
Demo Mahasiswa di Pemprov Lampung Memanas, Massa Desak Masuk Halaman Kantor
Menuju Pesantren Ramah Anak, PKB Lampung Gagas Sistem Perlindungan Santri
Ketok Palu! DPRD Targetkan 16 Raperda Prioritas dalam Propemperda Lampung 2026
Lampung Raih WTP ke-12 Berturut-turut
PKB Lampung Panaskan Mesin Politik, DPP Resmi Tetapkan 15 Ketua DPC Baru

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 13:02 WIB

BBM Non-Subsidi Naik, DPRD Lampung Ingatkan Efek Domino ke UMKM dan Daya Beli

Senin, 15 Juni 2026 - 15:15 WIB

APBD Seret Bukan Alasan! Warga Linggapura Nekat Bangun Jalan Sendiri

Senin, 15 Juni 2026 - 12:47 WIB

Demo Mahasiswa di Pemprov Lampung Memanas, Massa Desak Masuk Halaman Kantor

Minggu, 14 Juni 2026 - 21:08 WIB

Menuju Pesantren Ramah Anak, PKB Lampung Gagas Sistem Perlindungan Santri

Jumat, 12 Juni 2026 - 21:03 WIB

Ketok Palu! DPRD Targetkan 16 Raperda Prioritas dalam Propemperda Lampung 2026

Jumat, 12 Juni 2026 - 13:47 WIB

Lampung Raih WTP ke-12 Berturut-turut

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:22 WIB

PKB Lampung Panaskan Mesin Politik, DPP Resmi Tetapkan 15 Ketua DPC Baru

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:47 WIB

Edukasi Siswa Makassar, Elnusa Petrofin Sosialisasikan Bahaya Blind Spot Mobil Tangki

Berita Terbaru

Pringsewu

Bupati Canangkan Zona Integritas di RSUD Pringsewu

Senin, 15 Jun 2026 - 23:39 WIB

Pringsewu

Sekda Pringsewu Ingatkan ASN Taat Bayar Pajak Kendaraan

Senin, 15 Jun 2026 - 23:36 WIB