Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD menegaskan pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi program prioritas pada 2026 dengan target capaian jalan mantap sebesar 85 persen.
Lampung (Netizenku.com): Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Cipta Karya, serta Dinas Pengairan, yang membahas evaluasi program dan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, mengatakan prioritas pembangunan jalan tercermin dari besarnya alokasi anggaran Dinas BMBK pada 2026 yang menjadi salah satu tertinggi dibanding OPD lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menunjukkan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan dan tuntutan utama masyarakat,” kata Mukhlis, Senin (19/2026).
Ia menjelaskan, capaian jalan mantap di Lampung hingga akhir 2025 berada di angka 79,99 persen.
Pada 2026, Pemprov dan DPRD menargetkan peningkatan menjadi 85 persen yang dinilai realistis dan terukur.
Menurut dia, target tersebut didukung tingkat degradasi jalan yang relatif rendah, sekitar 2 persen, serta peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam melakukan penanganan rutin.
Skema ini memungkinkan ruas jalan yang sebelumnya rusak berat ditingkatkan menjadi rusak ringan.
Dalam RDP tersebut, Komisi IV juga menyoroti rencana pinjaman daerah senilai Rp1 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan 18 ruas jalan di berbagai wilayah Lampung.
Proses persiapan saat ini masih berjalan, dengan lelang ditargetkan dimulai pada Februari 2026
“Ruas jalan yang dipilih merupakan prioritas, terutama yang rusak parah, memiliki kepadatan penduduk tinggi, dan sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Mukhlis.
Selain itu, sekitar Rp250 miliar direncanakan untuk penanganan ruas jalan di luar skema pinjaman tersebut.
Mukhlis menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengalihkan konstruksi jalan ke rigid beton karena dinilai lebih tahan lama dan memiliki masa pemeliharaan lebih panjang, dengan selisih biaya yang tidak signifikan dibanding konstruksi fleksibel.
“Dengan dukungan anggaran, peningkatan profesionalisme Dinas BMBK, serta pengawasan yang ketat, target 85 persen jalan mantap pada 2026 optimistis dapat tercapai,” ujarnya. (*)
