Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota Bandarlampung belum memiliki rencana terkait penambahan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Diungkapkan Walikota Bandarlampung, Herman HN, pihaknya masih menunggu perkembangan situasi hingga beberapa waktu ke depan.
\”Ya nanti kita lihatlah, terutama daerah kita ini bagaimana nantinya. Kalau daerah kita nanti aman tentram ya tidak ada masalah,\” kata Herman HN, di kantor pemerintahan setempat, Selasa (2/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, agar pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif, penambahan waktu dapat dilakukan. Hal itu tentunya agar menghindari kerumunan masyarakat di tengah pandemi.
\”Untuk apa TPS ditambah, yang penting jadwalnya. Biasanya dari jam 7 pagi sampai 12 siang, ya ditambah saja sampai jam 1 siang jadi ada jaraknya,\” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekot) Bandarlampung, Badri Tamam, mengatakan bahwa pilkada di tengah pandemi corona, nantinya akan ada penambahan biaya sebagaimana yang telah diwacanakan oleh KPU pusat.
\”Penambahan anggaran itu kan sudah jadi wacana KPU pusat untuk menyediakan alat pelindung diri (APD). Otomatis pasti ada penambahan biaya,\” ujarnya, Senin (1/6).
\”Tapi belum ada petunjuk dari KPU pusat, ya kita sekarang ini nunggu aja. Kita berharap Pilwakot 9 Desember itu bisa dilaksanakan,\” timpalnya.
Selain itu, untuk penambahan anggaran Pilwakot, pihaknya belum memastikan berapa jumlahnya, dan itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut.
Menurutnya, sesuai informasi yang didapat dari KPU kota Bandarlampung akan ada penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dikarenakan menerapkan social distancing atau pembatasan sosial.
\”Untuk jumlah anggarannya sendiri, kita belum tau karena KPU kota belum minta, dan itu nanti akan di rapatkan. Karena Pilkada di tengah pandemi ini harus melaksanakan protokol kesehatan juga. Terutama petugas di setiap TPS harus pakai APD, termasuk juga yang mau memilih itu memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan,\” paparnya.
Diketahui, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU mendapatkan jatah anggaran keperluan Pilwakot sebesar Rp39 miliar. (Adi)
