Mitra Bentala: Kondisi DAS Lampung Kritis

Redaksi

Jumat, 20 November 2020 - 15:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mitra Bentala Menggelar Lokakarya Pengelolaan DAS Berkelanjutan di Hotel Marcopolo Bandarlampung, Kamis (19/11). Foto: Netizenku.com

Mitra Bentala Menggelar Lokakarya Pengelolaan DAS Berkelanjutan di Hotel Marcopolo Bandarlampung, Kamis (19/11). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Mitra Bentala menggelar Lokakarya tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Berkelanjutan di Hotel Marcopolo, Kamis (19/11).

Dalam sambutannya, Direktur Mitra Bentala Mashabi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melihat gambaran atau potret DAS Provinsi Lampung.

\”Apa yang mesti dilakukan dan berharap semua elemen peserta yang hadir mempunyai komitmen untuk menjaga DAS yang ada di Provinsi Lampung agar tetap baik,\” kata Mashabi dalam siaran pers yang diterima Netizenku, Jumat (20/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Provinsi Lampung mempunyai beberapa DAS besar seperti DAS Way Seputih, DAS Way Semaka, DAS Way Tulang Bawang, DAS Way Sekampung dan DAS Way Mesuji.

\”Ketersediaan air sepanjang tahun sangat tergantung dari keberadaan DAS-DAS ini. Kejadian banjir bandang atau luap air sungai, longsor dan kekeringan saat musim hujan menandakan bagian hulu DAS kritis,\” ujar dia.

Baca Juga  Anak Sekolah Terdampak, DPRD Lampung Soroti Jembatan Putus di Way Pengubuan

Mitra Bentala mempunyai kepentingan terkait isu yang diusung, sebagai lembaga lingkungan, untuk memastikan ekologis atau keseimbangan ekosisitem DAS tidak terganggu.

\”Berbicara tentang DAS pasti bicara persoalan dari hulu sampai hilir yang bermuara ke wilayah pesisir dan laut. Dan Mitra Bentala sangat peduli ketika bicara isu-isu pesisir yang erat hubungannya untuk menjaga ekosistem pesisir,\” katanya.

Mashabi mencontohkan ketika air yang dialirkan dari hulu terjadi pencemaran dan bermuara ke wilayah pesisir maka berdampak pada ekosistem pesisir.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir Yayan Ruchyansyah MSi yang menjadi salah satu narasumber, di dalam presentasinya menyampaikan bahwa DAS menurut UU Nomor 37 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 adalah suatu daerah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosisitem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau, laut secara alami, yang dibatasi di darat merupakan pemisah topografis, dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Baca Juga  Gubernur Lampung Ajak Kemenkeu Orkestrasi Hilirisasi dan Ekonomi Lampung

Yayan juga menyampaikan Provinsi Lampung memiliki 285 DAS, dari total tersebut 278 dipertahankan dan 7 DAS dipulihkan seperti DAS Tulang Bawang, DAS Mesuji, DAS Sekampung, DAS Seputih, DAS Semaka dan DAS Ambar Kambas.

Sementara Ketua Forum DAS Lampung sekaligus juga sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian Prof DR Ir Irawan Sukri Banuwa MSi dalam penyampaian presentasinya menyebutkan pada 2006, Provinsi Lampung pernah melakukan deklarasi bersama yang ditandatangani oleh seluruh Bupati dan Wali Kota serta Gubernur dalam rangka penyelamatan Bendungan Batu Tegi.

\”Ini erat hubungannya pada lokakarya hari ini dalam rangka untuk pengelolaan DAS yang berkelanjutan sesuai tema lokakarya ini,\” kata Prof Sukri.

Baca Juga  Kuota BBM Subsidi Nelayan Lampung Tengah Bocor, DPRD Lampung Desak Pertamina Benahi Distribusi

Dia mengatakan semua DAS yang ada di Provinsi Lampung dalam keadaan kritis sehingga memberikan perhatian semua lapisan masyarakat untuk melakukan pemulihan sesuai dengan peran masing-masing.

\”Sosialisasi terkait DAS harus terus dilakukan terutama kepada masyarakat,dan agar Pengelolaan DAS di Provinsi Lampung dapat berkelanjutan, maka pengelolaan DAS harus dapat menjamin kelestarian sumberdaya alam, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak, dan secara sosial dapat diterima,\” tutup Prof Sukri.

Acara dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan seperti dari Bappeda provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Kabupaten dan Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten dan Kota, perwakilan SCR Lampung, perwakilan pihak swasta, Ketua Forum DAS Lampung dan Ketua BPDAS Lampung, Perguruan Tinggi, NGO serta pemerhati lingkungan dan media. (Josua)

Berita Terkait

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB
Gubernur Lampung Dorong POC dan Hilirisasi Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Mirzani, Petani Harus Nikmati Hasil, Bukan Hanya Menanggung Risiko
Imelda Minta Publik Bijak Sikapi Informasi Gunung Anak Krakatau
Elly Wahyuni Minta Disdik Tegas terhadap Sekolah yang Paksa Siswa Beli Seragam
Wahrul Fauzi Siap Maju Pimpin Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM
Komisi IV DPRD Lampung Minta Tarif Tol BTB Dievaluasi
DPRD Lampung Panggil Pengelola Bahas Kenaikan Tarif Tol

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 20:54 WIB

PWI Lampung Selatan Kirim 14 Atlet Ikuti Seleksi Porwanas 2027

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:05 WIB

Tarif Tol Lampung Dinilai Belum Berpihak ke Warga

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:51 WIB

PB HMI Soroti Kenaikan Tarif Tol Bakter, Dinilai Bebani Ekonomi Masyarakat

Rabu, 1 Juli 2026 - 11:51 WIB

Banggar DPRD Lamsel Lanjutkan Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Minggu, 28 Juni 2026 - 10:12 WIB

LDK DEMA STAI Yasba Bekali Mahasiswa Keterampilan Jurnalistik

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:48 WIB

Zulhas Apresiasi IDS Sumatra 2026 Digelar Tanpa APBD

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:45 WIB

Petugas Kebersihan Tetap Siaga di Tengah Ramainya IDS Sumatra 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:43 WIB

IDS Sumatra 2026 Dongkrak Pendapatan Pedagang Kecil

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 163 | Rabu, 8 Juli 2026

Rabu, 8 Jul 2026 - 01:36 WIB

Lampung

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Jul 2026 - 18:07 WIB