Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, memberikan apresiasi terhadap respons cepat dari Presiden RI, Joko Widodo, terkait viralnya kondisi jalan rusak di Provinsi Lampung. Presiden langsung meninjau lokasi pada Jum’at (7/5).
Sebagai perwakilan rakyat Lampung dalam Pemerintahan Provinsi, Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi dan aktifitas DPRD yang selalu mengawasi dan mengadvokasi pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung,” kata Kostiana di kantornya.
Lebih lanjut, Kostiana menjelaskan bahwa setelah memperhatikan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan, kritik dari masyarakat Lampung melalui media sosial, dan tanggapan Gubernur Provinsi Lampung terhadap kritik tersebut serta campur tangan Pemerintah Pusat dalam mengatasi jalan rusak di Provinsi Lampung, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pernyataan pers sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung memberikan apresiasi tinggi kepada para pegiat media sosial di Provinsi Lampung dan seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Lampung yang lebih baik, termasuk dalam bidang infrastruktur jalan.
– Kami sangat prihatin dan menyayangkan respon dan tindakan Gubernur Provinsi Lampung yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang seharusnya memberikan perhatian tinggi terhadap partisipasi publik dalam pembangunan. Gubernur Provinsi Lampung seharusnya melakukan perbaikan internal, mengambil langkah cepat dalam memperbaiki jalan, dan merencanakan perbaikan jalan provinsi yang lebih progresif di masa depan.
– Gubernur Provinsi Lampung dan jajarannya harus mengevaluasi kembali alokasi anggaran pembangunan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2023 ini, karena sebagian alokasi anggaran perbaikan jalan melalui APBN, serta melakukan efisiensi dan memprioritaskan pembangunan jalan provinsi secara maksimal.
Selama empat tahun (2019-2022), pembangunan jalan provinsi di Lampung mengalami stagnasi dan pelambatan, dengan kondisi jalan rusak mencapai 23,95% hingga akhir tahun 2022. Ini adalah gambaran kegagalan kepemimpinan Gubernur Lampung dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang disebut “Lampung Gak Maju-Maju” oleh Bima Yudho Putro. Kritik terhadap pelayanan infrastruktur jalan ini bertentangan dengan pencapaian Lampung sebagai peringkat pertama dalam realisasi belanja APBD nasional dengan tingkat serapan sebesar 97,25% dan realisasi
pendapatan sebesar 100,68% pada tahun 2022 yang diumumkan secara besar-besaran oleh Gubernur Provinsi Lampung.
– Kedatangan Presiden Jokowi untuk meninjau jalan rusak di Lampung adalah teguran keras bagi Gubernur Provinsi Lampung dan jajarannya dalam memberikan layanan infrastruktur jalan yang baik untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Lampung. Presiden tentu merasa kecewa dengan kondisi jalan di Lampung. Ini menjadi momentum dan pembelajaran bagi kepemimpinan daerah untuk tidak menganggap enteng amanah rakyat dan harus bekerja sepenuh hati untuk rakyat Lampung.
– Kami memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Lampung, terutama kepada Gubernur dan jajarannya, untuk bekerja keras, cerdas, dan kreatif dalam pembangunan infrastruktur jalan, terutama dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Kami juga mendorong untuk mereview alokasi pembiayaan pembangunan dalam APBD 2023 dan mengalokasikan ulang anggaran dengan memprioritaskan pembangunan jalan serta memotong anggaran yang cenderung pemborosan. Selain itu, Gubernur harus memastikan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, agar tidak ada penyimpangan dalam hal kualitas jalan dan memastikan tidak adanya korupsi dalam pembangunan jalan. Kami juga mengingatkan tentang adanya skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha yang sudah diatur dalam regulasi, oleh karena itu Gubernur dan jajaran harus memaksimalkan kerjasama dalam pembangunan, membangun kemitraan dengan perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Lampung. Gubernur sebagai pemimpin rakyat Lampung harus berani mengendalikan oligarki demi kesejahteraan masyarakat Lampung, dan tidak boleh menjadi alat bagi kelompok oligarki yang mengeksploitasi sumber daya lokal demi kepentingan pribadi mereka.
Demikian pernyataan pers dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung. Mari terus bersatu dalam pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap kritik masyarakat sebagai bentuk check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Luki)
