Komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat membahas tenaga kependidikan (tendik) honorer kategori R4 lantaran resah terkait masa depan dan status kerja.
Bandarlampung (Netizenku.com): Rapat itu di ruang Komisi V DPRD Lampung, Jumat (19/9/2025).
Rapat ini juga menghadirkan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian Daerah, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Novita Butar Butar, tendik SMA Negeri 1 Sungkai Utara, Lampung Utara, menyampaikan keluhan para honorer.
“Kami hanya ingin kepastian masa depan. Ada menerima gaji Rp500 ribu, ada Rp750 ribu, bergantung kemampuan sekolah masing-masing. Kami berharap ada status jelas, terutama terkait formasi PPPK,” ungkap Novita.
Menurutnya, tendik, seperti staf administrasi, pustakawan, laboran, hingga petugas kebersihan ialah bagian penting ekosistem sekolah, namun sejahtera mereka masih jauh dari kata layak.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amrico, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Semua masukan sudah kami dengarkan. Tendik R4 berharap ada kepastian status dan mekanisme pembiayaan jelas,” ujar Thomas.
Saat ini, lanjut ia, APBD membiayai gaji guru paruh waktu, sedangkan tendik masih andalkan OPD dan dana BOS. Pihaknya akan memperbarui SK agar bisa segera memenuhi hak mereka.
Thomas menyebut, jumlah tenaga honorer R4 di Lampung 699 orang. Eksistensi mereka sangat penting mendukung layanan pendidikan di sekolah.
“Mereka tak boleh diberhentikan. Justru harus kita pertahankan. Kami juga mendorong sekolah menaikkan gaji 5–10 persen tahun anggaran 2026 dan memastikan bayar tepat waktu,” tegasnya.
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menambahkan, pihaknya akan mengawal dalam menyelesaikan masalah ini secara serius.
“Hari ini kami undang semua pihak agar masalah ini jelas. Banyak di antara mereka sudah mengabdi belasan hingga 20 tahun. Mereka layak dapatkan penghargaan dan sejahtera lebih baik,” katanya.
Komisi V juga akan mengkaji kemungkinan pemberian insentif tambahan sesuai kemampuan keuangan daerah. (Rls)
