Ketika Belanja Sosial Menurun: Lampung Melepas Tongkat Bantuan, Menapak dengan Daya Sendiri

Ilwadi Perkasa

Selasa, 4 November 2025 - 00:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Selama lima tahun terakhir, Lampung membuktikan bahwa ketahanan tidak lahir dari besarnya bantuan, tapi dari daya yang tumbuh di akar masyarakat.
Belanja sosial pemerintah pusat memang menurun, tapi hasilnya justru tampak jelas: kemiskinan turun, ekonomi desa bergeliat, dan konsumsi tetap stabil.

Kini, Lampung menapak dengan langkah sendiri — dari ekonomi yang disangga, menjadi ekonomi yang berdaya.

Selama lima tahun terakhir, Lampung membuktikan bahwa ketahanan tidak lahir dari besarnya bantuan, tapi dari daya yang tumbuh di akar masyarakat. Belanja sosial pemerintah pusat memang menurun, tapi hasilnya justru tampak jelas: kemiskinan turun, ekonomi desa bergeliat, dan konsumsi tetap stabil. Kini, Lampung menapak dengan langkah sendiri — dari ekonomi yang disangga, menjadi ekonomi yang berdaya.

Selama lima tahun terakhir, belanja sosial menjadi denyut nadi penyangga ekonomi Lampung. Dari pandemi hingga masa pemulihan, dana sebesar Rp22,96 triliun telah mengalir melalui berbagai program seperti BPNT, PKH, BST, BPUM, Prakerja, hingga bantuan kuota internet. Uang negara itu bukan sekadar angka, melainkan napas yang menjaga roda dapur tetap berputar di rumah-rumah sederhana.

Namun, 2025 menandai perubahan arah. Nilai bantuan sosial yang semula mencapai Rp5,8 triliun pada masa pandemi kini menyusut menjadi sekitar Rp1,7 triliun. Bukan karena kepedulian berkurang, melainkan karena Lampung mulai beranjak dari ekonomi bertumpu pada pertolongan menuju ekonomi yang bertumpu pada kemampuan. Bantuan darurat bertransformasi menjadi program pemberdayaan dan penguatan daya tahan ekonomi produktif.

Baca Juga  Kostiana, Ingatkan Bapenda Optimalkan Seluruh Potensi PAD

Meski nilainya menurun, dampaknya justru terasa lebih dalam. Angka kemiskinan Lampung turun dari 12,76 persen pada 2020 menjadi 10,00 persen per Maret 2025. Kemiskinan ekstrem pun menyusut dari 1,32 persen menjadi 0,90 persen. Ini menandakan bahwa kebijakan yang tepat sasaran dan pendampingan yang konsisten lebih berharga daripada sekadar besarnya aliran dana.

Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Timur menjadi wilayah dengan realisasi bantuan terbesar. Ketiganya adalah lumbung ekonomi agraris yang menjadi tulang punggung kehidupan desa. Bantuan yang merata di daerah-daerah ini menunjukkan bagaimana sinergi antara pusat dan daerah menjaga daya beli dan menggerakkan konsumsi di lapisan akar rumput.

Baca Juga  Warga Bangun Swadaya Jembatan Waykubu, DPRD Lampung Desak Pembangunan Permanen

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kini, belanja sosial tak lagi sekadar payung di tengah badai, melainkan jembatan menuju produktivitas. Program pelatihan prakerja, penguatan koperasi, dan dukungan usaha mikro menjadi benih yang ditanam agar masyarakat tumbuh tanpa terus bergantung. Inflasi yang terkendali di kisaran 1,2 persen dan pertumbuhan ekonomi Lampung sekitar 5,05 persen pada 2025 menjadi bukti bahwa daya beli tetap terjaga dan mesin konsumsi rumah tangga masih berputar stabil.

Baca Juga  DPRD Lampung Minta Kendala Teknis Sekolah Rakyat Segera Diselesaikan

Ketika bantuan mulai surut, ketahanan masyarakat justru tampak menguat. Lampung menapaki babak baru dari ekonomi yang disangga bantuan menjadi ekonomi yang ditopang oleh semangat dan daya sendiri. Seperti perahu yang belajar berlayar tanpa angin belas kasihan, Lampung kini mulai bergerak dengan kekuatannya sendiri. Perlahan tapi pasti.

Berita Terkait

DPRD Lampung Soroti SLHS Dapur MBG
Mendes PDT Tegaskan KDMP Berjalan, Finalisasi 35 Ribu Gudang dan Gerai
Gubernur Lampung Dorong KDMP Ubah Pola Ekonomi Desa agar Nilai Tambah Tak Mengalir ke Kota
Gubernur dan DPRD Lampung Sepakati 11 Aspirasi Ojol untuk Disampaikan ke Pemerintah Pusat
PFI Lampung Kecam Teror Senpi terhadap Wartawan di Tulang Bawang, Minta Polisi Usut Tuntas
Gabah Lampung Tembus Rp8.000, Imelda Minta Distribusi ke Luar Daerah Diawasi Ketat
Harga Gabah Lampung Tembus Rp8.000, DPRD Dorong Relaksasi HPP hingga Desember
Kadin Lampung Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Sektor Riil dan Pembiayaan UMKM

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 20:29 WIB

DPRD Lampung Soroti SLHS Dapur MBG

Jumat, 4 September 2026 - 19:51 WIB

Mendes PDT Tegaskan KDMP Berjalan, Finalisasi 35 Ribu Gudang dan Gerai

Kamis, 3 September 2026 - 19:42 WIB

Gubernur dan DPRD Lampung Sepakati 11 Aspirasi Ojol untuk Disampaikan ke Pemerintah Pusat

Rabu, 2 September 2026 - 22:13 WIB

PFI Lampung Kecam Teror Senpi terhadap Wartawan di Tulang Bawang, Minta Polisi Usut Tuntas

Rabu, 2 September 2026 - 22:08 WIB

Gabah Lampung Tembus Rp8.000, Imelda Minta Distribusi ke Luar Daerah Diawasi Ketat

Rabu, 2 September 2026 - 21:34 WIB

Harga Gabah Lampung Tembus Rp8.000, DPRD Dorong Relaksasi HPP hingga Desember

Rabu, 2 September 2026 - 14:56 WIB

Kadin Lampung Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Sektor Riil dan Pembiayaan UMKM

Selasa, 1 September 2026 - 13:09 WIB

Kenakan Hanuang Bani, Gubernur Lampung Tampilkan Simbol Budaya dan Kepemimpinan

Berita Terbaru

Lampung

DPRD Lampung Soroti SLHS Dapur MBG

Jumat, 4 Sep 2026 - 20:29 WIB