Kejari Lamtim Diminta Awasi Pendistribusian Alsintan

Redaksi

Kamis, 1 Agustus 2019 - 17:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Timur (Netizenku.com): Perkumpulan Tim Operasional Penyelamatan Asset Negara- RI (TOPAN- RI), Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Organisasi Non-Pemerintah, Jaringan Pemberantasan Korupsi (LSM JPK), meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur agar segera melakukan supervisi dan pengawasan, mengawal dan memastikan proses pendistribusian (Alsintan) agar transparan dan tepat sasaran (Proporsional). Hal itu disampaikan saat melakukan aksi damai di depan kantor Kejari setempat, Senin (1/8).

Kemudian dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Kemas Hasan menyebutkan, bahwa Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian.

Baca Juga  Pemkab Lambar Siap Terapkan WFH Setiap Jumat, Tunggu Aturan Resmi

Daerah penopang lumbung Pangan Nasional sesuai Nawacita Presiden RI, Ir H Joko Widodo, membahas program swasembada pangan yang diusulkan dalam program Prioritas Kabinet Kerja (P3K) yang artinya sektor pertanian merupakan sumber penghasil dominan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, serta memiliki peranan strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan saya saing kualitas, kuantitas, daya saing harga kamoditi pertanian  yang memadai.  Mengingat pentingnya sektor Pertanian ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pertanian mengalokasikan Anggaran Rp30 miliar lebih, untuk Belanja Hibah Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Bagian dari semangat Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para petani dalam bentuk Hibah Alsintan.

Baca Juga  Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi

“Kami apresiasi dan dukung sepenuhnya, namun dalam realisasinya harus transparan dan proporsional bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan. Maka sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengawasi, mengawal dan memastikan proses pendistribusian Alsintan tersebut agar tepat sasaran,\” ungkapnya.

Masih dikatakannya, dalam hal ini Perkumpulan TOPAN- RI, Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Organisasi Non-Pemerintah, Jaringan Pembe antasan Korupsi (LSM JPK) meminta tegas agar Kejari Lampung Timur segera melakukan supervisi dan pengawasan, mengawal dan memastikan proses pendistribusian Alsintan agar transparan dan tepat sasaran.

Baca Juga  Iuran KPN Naik, PDAM Mandek, Sampah Membusuk, Warga Lambar Dipaksa Maklum

Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Kasi Pidsus Kejari Lampung Timur Ahmad Rafliansyah Pasrah menyatakan,pihaknya sangat mengapresiasi semangat dan dukungan yang disampaikan dalam menindak pidana korupsi.

“Saya dalam hal ini mewakili Kajari yang sedang ada kepentingan dinas di luar kantor, maka saya selaku kepala Seksi Pidana Khusus tentunya akan melaporkan hal ini kepada pimpinan. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas yang diberikan oleh teman-teman pada hari ini,\” ungkapnya. (Nainggolan)

Berita Terkait

Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi
Ada Ulat di Menu MBG, Siswa Lambar Enggan Konsumsi
Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan
Iuran KPN Naik, PDAM Mandek, Sampah Membusuk, Warga Lambar Dipaksa Maklum
KPN Sai Betik Lampung Barat: Tanpa Rapat, Tanpa Sepakat Iuran Naik Seenaknya
Pemkab Lambar Siap Terapkan WFH Setiap Jumat, Tunggu Aturan Resmi
SMAN 1 Liwa Ditarget Masuk Lima Besar Sekolah Unggulan di Lampung
Viral Jalan Rusak, Sepi Tanggung Jawab: Alarm Keras untuk Evaluasi Kabinet

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 20:30 WIB

HUT ke-13 Pesibar, DPRD Lampung Minta Fokus Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pariwisata

Rabu, 22 April 2026 - 16:56 WIB

DPRD Lampung Soroti Kenaikan BBM Non Subsidi, Minta Pengawasan Distribusi Diperketat

Rabu, 22 April 2026 - 09:41 WIB

Bupati Nanda Ajak Warga Taat Bayar Pajak PBB

Selasa, 21 April 2026 - 12:46 WIB

Wagub Jihan Kunker ke Kemenkes, Dorong Layanan Kesehatan Lebih Merata

Selasa, 21 April 2026 - 12:38 WIB

Gubernur Lampung Sambut Kolaborasi Desaku Maju dan Desa BRILiaN BRI, Dorong Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal

Selasa, 21 April 2026 - 11:14 WIB

Limbah Dapur MBG Dikeluhkan Warga, Pemprov Lampung Perketat Pengawasan dan Siapkan Sanksi Tegas

Selasa, 21 April 2026 - 10:53 WIB

Ghofur Usul Raperda untuk Kepastian Hukum Pengrajin Tanah Liat

Senin, 20 April 2026 - 21:57 WIB

MBG Belum Maksimal Gerakkan Ekonomi Desa, DPRD Lampung Dorong Kemitraan SPPG dengan BUMDes

Berita Terbaru