Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menegaskan komitmennya mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penguatan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
Lampung (Netizenku.com): Maulidah menyampaikan Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional, dengan kontribusi besar pada produksi beras, singkong, jagung, lada, hingga kedelai. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan, terutama dalam tata niaga singkong.
Saat menyerap aspirasi masyarakat, Maulidah menerima banyak keluhan terkait ketidaksesuaian antara aturan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru dan praktik lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam Pergub itu potongan rafaksi ditetapkan maksimal 15 persen. Tapi di lapangan, petani masih ada yang dipotong hingga 45 persen. Ada juga yang menerima potongan 30 persen, tapi harus menunggu antrian dua sampai tiga hari. Sementara yang dipotong 45 persen justru langsung dibayar,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/11/2025).
Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menghambat upaya provinsi memperkuat ketahanan pangan sebagaimana arahan pemerintah pusat. Karena itu, Maulidah mendorong Pemerintah Provinsi Lampung lebih tegas mengawasi lapak atau tempat penampungan yang belum menerapkan Pergub dengan benar.
“Menuju ketahanan pangan, pemerintah harus hadir memastikan aturan berjalan. Ini penting untuk menjaga rantai pasok, harga, dan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Selain itu, Maulidah juga menyoroti pentingnya hilirisasi yang tengah didorong Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun menekankan perlunya evaluasi agar implementasinya lebih optimal.
Di sektor infrastruktur, Maulidah menyebut sejumlah progres positif, seperti pembangunan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan perbaikan akses Exit Tol Gunung Batin menuju Lampung Utara yang dinilai sudah mengurangi titik kerusakan jalan. Pemerintah sendiri menargetkan 100 persen jalan mantap pada 2027.
Ia juga menegaskan pentingnya program Desaku Maju untuk memperkuat kebutuhan dasar petani, terutama terkait penyediaan pupuk, benih, dan sarana produksi lainnya. Akses terhadap pupuk subsidi dan bantuan lain, menurutnya, harus dipermudah tanpa syarat yang memberatkan.
“Kita ini lumbung pangan. Maka bantuan untuk petani harus menjadi prioritas. Pupuk dan bibit harus mudah diakses. Kalau program ini dijalankan dengan baik, akan sangat membantu ekonomi masyarakat dan mendukung pengembangan komoditas seperti lada dan kedelai,” ujarnya.
Maulidah memastikan DPRD Lampung akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan penguatan ketahanan pangan terlaksana tepat sasaran.
“Program tentu ada plus minusnya. Tapi tugas kami memastikan pelaksanaannya betul-betul dirasakan masyarakat, terutama petani. Ini bagian dari komitmen kami mendukung ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo,” pungkasnya. (Tauriq)
