oleh

DPRD Lambar Pertanyakan Iuran Perayaan HUT Korpri

Liwa (Netizenku.com) : Permintaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lampung Barat menyiapkan doorprize dalam rangka jalan sehat peringatan HUT Korpri ke-51 Tahun 2022, oleh pimpinan Korpri setempat, memantik rasa kemanusiaan Wakil Ketua II DPRD Erwansyah, SH.

“Saat ini masih pada masa pemulihan ekonomi, tidak terkecuali teman-teman PNS, kenapa masih sering diberikan beban iuran, apalagi kegiatan tersebut dapat dibuat sederhana, apabila memerlukan biaya kan mereka setiap bulan sudah iuran, manfaatkan yang ada, toh iuran itu juga hak mereka,” Erwansyah, Senin (21/11).

Baca Juga  Kepsek SDN II Gunung Terang, Abaikan Serangan 26 Maret

Menurut politisi Gerindra tersebut, jangan sampai kemeriahan, kesenangan atau kepuasan diatas penderitaan orang lain. Dampaknya nanti peringatan HUT Korpri tersebut menjadi acara pura-pura meriah dan pura-pura bahagia.

“Yang membuat kebijakan itu ketua Korpri yang juga seorang Sekda, tentu apa yang diperintahkan harus diikuti walaupun terpaksa, karena kita sama-sama tahu sekda itu merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai amanat UU Nomor 5/2014 pasal 1 poin 13,” jelasnya.

Baca Juga  Kemarau, Kodim Gelar Shalat Minta Hujan

Menurut Erwan, dia membaca link berita sebuah media online, ada jawaban ketua Korpri bahwa surat tersebut sifatnya hanya himbauan, ini artinya selain dia menekan PNS, juga menganggap semuanya tidak mengerti arti bahasa Indonesia yang baik.

“Jelas-jelas dalam surat tersebut, pejabat eselon II menyiapkan sepeda gunung, eselon III A dan B berupa dispenser atau setara, eselon IV dan staf berupa payung, tumbler, mangkok atau yang setara, bahkan ditetapkan waktu paling lambat penyerahan yakni 24 November, jadi saya minta jangan kita ini dianggap bodoh,” kata dia.

Baca Juga  Nayuh, Dua Warga Waytenong Positif Covid-19

Seperti diketahui, seluruh PNS Lampung Barat diwajibkan membayar iuran Korpri yang pelaksanaannya di potong langsung dari gaji, dengan rincian PNS golongan IV sebesar Rp15 ribu, golongan III Rp10 ribu dan golongan II Rp5 ribu. Bahkan sebagian anggota yang telah membayar iuran puluhan tahun tidak pernah tahu apa manfaatnya. Sementara kewajiban beban tambahan baru terjadi sejak tiga bulan terakhir. (Iwan)