Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Koordinator Lintas Organisasi Pers Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tubaba, Dedi Priyono, angkat bicara mengenai pemberitaan yang dilakukan secara kolektif oleh beberapa media yang tidak tergabung dalam lintas organisasi pers di Tubaba.
Sejumlah media tersebut mengangkat isu terkait program publikasi pembangunan melalui Dana Desa (DD) di Tubaba, yang disebut-sebut sebagai “Ajang Bancakan”.
Ketua PWI Tubaba menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan menunjukkan ketidak profesionalan, bahkan memposisikan wartawan aktif di Tubaba tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik dan bekerja dengan prinsip kolaboratif.
Menurutnya, kerjasama media yang tergabung dalam lintas organisasi pers Tubaba, tentu mengikuti regulasi pemerintah pusat sebagai mana telah ditegaskan dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 dengan mewajibkan Pemerintah Desa mempublikasikan program pembangunannya.
Dijelaskan Ketua PWI Tubaba, berkaitan dengan publikasi dari Program DD telah diatur melalui Permendes PDTT, tinggal apakah desa ikut ketentuan itu atau tidak.
Sarana publikasi di ruang publik, bisa dilakukan melalui baliho, media elektronik, media cetak, website dan masih banyak lainnya, tentu dilakukan secara swakelola.
“Saya pikir cukup jelas. Ini hak jawab seluruh media dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba, dan harus dimuat, karena menyerang kehormatan, kerja-kerja profesi wartawan. Mereka (red) mebuat berita seperti itu, karena tidak dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba, jadi bisa jadi tidak tahu kondisinya,” kata Dedi Priyono, Minggu (3/10/2024).
Ia juga menjelaskan, pada akhir tahun 2022, seluruh Organisasi Pers yang ada di Tubaba membentuk Forum Lintas Organisasi Pers Tubaba, kemudian melakukan langkah-langkah kerjasama dalam kegiatan program ekspose pembangunan realisasi pembangunan melalui program DD tahun 2023.
“Apdesi kita libatkan untuk memudahkan koordinasi dengan seluruh pemerintah tiyuh tentang publikasi,” kata Dedi.
Ia menilai, dibawah koordinasi Apdesi masing-masing kecamatan dan Apdesi Kabupaten Tubaba, seluruh tiyuh mudah terkonfirmasi, meski kontak masing-masing kepala tiyuh terkadang sulit dikomunikasikan.
“Dari 10 organisasi yang terdiri dari 218 media dan wartawan yang sepakat ikut mengekspose program pembangunan tiyuh-tiyuh di Tubaba. Setiap tiyuh ada 10 media dan wartawan yang ditugaskan untuk membantu ekspose program pembangunan tiyuh. Pada tahun 2023 dari 93 tiyuh hanya 86 tiyuh yang ikut melakukan ekspose program DD,” katanya.
Dedi menjelaskan, pelaksanaan program ekspose program DD dilakukan oleh masing-masing media dan wartawan yang disebar di tiyuh-tiyuh.
“Masing-masing media dan wartawan mendapatkan anggaran publikasi secara proporsional. Jadi kalau dibilang ajang bancakan itu keliru, dan menyesatkan. Kalau dibenturkan dengan regulasi Dinas Kominfo Tubaba, bukan kewenangannya juga untuk mengatur program dana desa, karena DD ada regulasinya tersendiri. Terimakasih sudah mengkritik kerja-kerja wartawan di Tubaba,” tegas Dedi.
Ia juga berharap seluruh wartawan dan media di Tubaba dapat terus bersatu dan mengedepankan kebersamaan dalam mendukung program pembangunan yang positif dan kolaboratif.
Pada program kerjasama tahun 2024, dikatakan Dedi hingga saat ini belum selesai dan progres baru mencapai 48 tiyuh dari 100 tiyuh di Tubaba.
“Karena berdasarkan kesepakatan melalui Apdesi kecamatan, tahun 2024 program kerjasama tetap dilanjutkan, maka program tetap lanjut, memang kendalanya banyak Oknum ngaku wartawan dan LSM melakukan kriminalisasi pemerintahan tiyuh. Makanya kami pernah koordinasi ke pihak kepolisian sektor untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan. Banyak oknum dari luar daerah yang meresahkan di Tubaba. Nanti kita identifikasi,” kata Dedi.
Ia menjelaskan, memasuki awal November 2024, program kerjasama publikasi media tentang pembangunan melalui Program DD baru mencapai 48 persen yang ikut.
“Pada awal tahun 2024, tiyuh-tiyuh di Tubaba minta program ekspose berlanjut dan hingga saat ini memang belum selesai, penyebaran media masing-masing tiyuh juga dalam persiapan lantaran progres belum tercapai. Sama seperti tahun 2023, hanya saja tahun 2024 anggaran menjadi 12,5 jt pertiyuh, karena terdapat 258 media yang tergabung dalam lintas organisasi pers saat ini,” kata Dedi.
Ditegaskannya jika hingga akhir November 2024 tidak tercapai target, maka tiyuh yang tidak ikut ekspose melalui media dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba, maka di luar koordinasi, dan ekspose hanya dilakukan bagi tiyuh-tiyuh yang bekerjasama. (Arie)
