Pesawaran (Netizenku.com): Bawaslu Kabupaten Pesawaran, akan segera melakukan investigasi terkait adanya informasi tentang pembagian sembako yang dilakukan pihak pemerintah daerah, berlogo Bupati, Dendi Ramadhona melalui PKS beberapa waktu lalu, yang diduga pembagian sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19. Hal ink terkesan Dendi selaku petahana memanfaatkan bantuan tersebut aji mumpung, hanya untuk meraih perhatian masyarakat demi kepentingan dirinya selaku balonbup.
\”Terkait adanya informasi ini, kita sudah koordinasikan ke pihak Bawaslu Provinsi dan kita akan tindak lanjuti dengan segera melakukan investigasi ke lapangan terlebih dahulu. Dimana investigasi ini dilakukan untuk mengaitkan beberapa hal, yang pertama ada tidak pihak-pihak lain yang terlibat,\” kata Riswanto, Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Pesawaran, saat ditemui di kantornya, Rabu (22/4).
Seharusnya, saran dia, agar tidak menimbulkan kecurigaan untuk pembagian bantuan sembako melalui partai, jangan hanya melibatkan satu partai saja, sebaiknya semua partai yang ada ikut dilibatkan dan jika bantuan tersebut dari pemerintah untuk masyarakat harus melalui jenjang mulai dari kepala desa, RT dan RW itu lebih jauh efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Harapannya sih pemerintah kalau memang mau melalui partai, semua partai harus dilibatkan, jangan hanya satu partai saja, ini sebagai bentuk azas keadilan, akan tetapi ketika pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat menggunakan perangkat-perangkat daerah yang ada mulai dari dinas, kepala desa, RT dan RW, ini supaya tepat sasaran dan tidak menimbulkan fitnah di nuansa pilkada yang saat ini sedang berjalan,\” ucapnya.
Maka untuk itu lanjut dia, agar tidak ada kecurigaan masyarakat bahwa petahana mendompleng guna meraih simpatik warga dengan memanfaatkan bantuan sembako dampak virus Corona, sebaiknya bantuan yang dikeluarkan pemerintah harus ada logo daerahnya.
\”Karena bupatinya masih berpasangan ya harus ada dua orang, bupati dan wakil terpasang juga di logo sembako itu, supaya tidak ada kecurigaan ke pihak lain serta gunakannya OPD yang ada,\” tegasnya.
Dijelaskannya, sebenarnya terkait hal ini pihak Bawaslu sudah jauh-jauh hari telah memberikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk pencegahan baik itu netralitas ASN dan sebagainya terkait pandemi ini.
\”Sebenarnya kita sudah memberikan imbauan kepada pemerintah daerah beberapa kali, untuk pencegahan, baik itu untuk netralitas ASN dan lain sebagainya terkait masalan pandemi ini. Secara prinsip pemerintah daerah jika mau menyalurkan bantuan kepada siapa saja itu boleh, cuma yang lagi tidak pas kan ini lagi momen politik jadi terkait hal ini kita cek lagi apakah pemda memang tidak mengindahkan instruksi kita atau apakah memang mereka lalai. Kalau kita lihat memang lalai dan ada keterlibatan ASN akan kita tangani sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada,\” tegasnya.
Sementara itu, munculnya informasi bahwa pemerintah daerah telah membagikan sembako ke PKS berlogo bupati ini saat dilakukannya hearing DPRD yang dipimpin langsung ketua DPRD Pesawaran.
Dimana saat dilakukan hearing tersebut, Muzakkar salah satu Anggota Komisi IV dari PBB, dirinya menilai ada kejanggalan dari pemberian bantuan berupa sembako dari pihak pemkab ke PKS.
\”Seharusnya jika ada bantuan dari pemkab itu harus berlogo pemkab dan ada foto bupati dan wakil, ini yang terjadi tidak seperti itu, yang ada hanya foto bupatinya saja. Inikan ada kesan bupati memanfaatkan momen ini untuk kepentingan individu, apa lagi ini masuk tahapan Pilkada sudah dilaksanakan, karena ada beberapa partai yang sudah memberikan rekomendasi ke balon,\” ungkapnya. (Soheh/len)
