Liwa (Netizenku.com): Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat terkait laporan pertanggungjawaban (LPj) bupati terhadap penggunaan APBD TA 2020, dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dipenuhi dengan interupsi sejumlah legislator.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Edi Novial, dan dihadiri Bupati, Parosil Mabsus, Wakil Bupati, Mad Hasnurin, dan sejumlah kepala OPD, bahasan tidak hanya terkait ketidakpuasan terhadap jawaban bupati, tetapi banyak kritikan yang disampaikannya.
Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua II, Erwansyah, bahwa saat ini Pemkab Lampung Barat tidak dapat melakukan seperti apa yang terjadi pada zaman Bupati Mukhlis Basri, yang secara cepat menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dulu zaman pak Mukhlis Basri sebagai bupati Lampung Barat, apa yang menjadi keluhan cepat teratasi, hal itu karena OPDnya cepat tanggap, dan berbagai cara dilakukan termasuk menghimpun masyarakat yang mampu dan mau untuk melakukan penanganan jalan rusak misalnya, tetapi sekarang OPD yang ada sekedar bekerja menjalankan program dan uangnya habis,” kata dia.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga, mengatakan, Parosil Mabsus sudah bekerja dengan maksimal dan cepat, tetapi tidak didukung oleh kabinet yang ada sekarang. Untuk itu dengan kondisi yang ada sekarang bupati harus tegas dan keras.
“Bupati saya ini Pakcik Parosil sudah bagus, banyak program yang menuju Lampung Barat hebat dan sejahtera, tetapi sayang tidak didukung oleh kabinet yang mau kerja selain menjalankan program rutinitas, untuk itu saya minta dengan kondisi tersebut Pakcik harus tegas dan keras,” harapnya.
Selain hal tersebut, rapat paripurna yang molor hingga tiga jam tersebut, kritikan Wakil Ketua I DPRD, Sutikno, saat memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (8/6), bahwa camat akan ikut paripurna saat dihadiri bupati terbukti.
Pasalnya, pada rapat paripurna sehari sebelumnya yang hanya dihadiri wakil bupati, hanya ada dua camat, yakni camat Balikbukit dan Lumbok Seminung yang hadir. Sementara paripurna, Rabu (9/6), dari 15 camat yang ada di Lampung Barat yang hadir sebanyak 13 orang.
Pada kegiatan tersebut, bupati menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LPj APBD TA 2020, termasuk menyampaikan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat agar disampaikan jumlah dan sasaran bantuan pihak ketiga sejak pandemi Covid19.
“Bantuan yang diterima, berupa beras sebanyak 17.775 Kg, mie instan 1.050 bungkus, minyak goreng 212 liter, sarden 234 kaleng, APD 665 Pcs, masker kesehatan 2.350 Pcs, masker N95 type 2810, sebanyak 70 Pcs, masker kain 153.507 Pcs, face shield 400 Pcs, hand sanitizer 80 dan 100 ml, 500 ml dengan jumlah 1.542 botol, sarung tangan 1.200 Pcs dan rapid test device Covid-19 sebanyak 10 kotak,” jelas bupati.
Walaupun telah dijawab secara langsung, tetapi pada paripurna yang dihadiri 27 dari 35 anggota DPRD Lampung Barat, banyak yang tidak puas dengan jawaban dari pemerintah, sehingga bermunculan interupsi, diantaranya oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Izmun Zani, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Heri Gunawan, Juru Bicara Fraksi PKS Bersatu, Nopiyadi, Juru Bicara Fraksi RPB, Erwin Suhendra, Anggota Fraksi Partai Golkar, Bahrin Ayub. (Iwan/Len)
