Bandarlampung (Netizenku.com): Kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur rupanya menjadi masalah dan keluhan warga TelukBetung Utara (TbU)
Dalam reses DPRD, Warga Kupang Raya, meminta bantuan kepada DPRD Kota Bandarlampung untuk bisa merealisasikan pembebasan lahan untuk pelebaran masjid di kampung setempat. Pasalnya, masjid mereka sangat kecil dan tidak bisa digunakan untuk shalat hari raya.
\”Ya kami harap Pemkot bisa bantu kami, karena di samping masjid di kampung RT 03 Kupang Raya itu ada tanah yang mau di jual, kalau bapak-bapak anggota dewan bisa menyampaikan, karena itu masjid satu-satunya, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih,\” ujar Tambur, Kamis (9/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam agenda reses tersebut, anggota DPRD Fandi Tjandra, Imam Santoso, Wahyu Lesmono, Yusuf Erdiansyah Putra, Agusman Arief, Erica Novalia Sani, Grafeldi Mamesha, Suprianto Malik.
Bukan hanya itu, warga juga mengeluhkan pelayanan kurang memadai dan masalah pendidikan, banyak yang tidak mampu namun tidak memiliki kartu KIP (kartu indonesia pintar).
Ibu Neneng dari kelurahan Teluk betung Barat (TbB) dimakan masih banyak sekali di daerahnya jalan yang rusak. \”Banyak jalan rusak seperti di daerah Citra Garden juga sering banjir. Kami juga minta bantuan meja dan kursi untuk di Posyandu,\” kata dia.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD dari Fraksi PDIP Fandi Tjandra menjelaskan jika pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pengadaan meja dan kursi Posyandu. \”Meski saya bukan komisi 4 nanti saya bantu untuk posyandu seperti kursi meja akan diupayakan pengadaannya,\” jelasnya.
Untuk masalah, silakan diajukan melalui Ketua RT dan menggalang tandatangan warga, selanjutnya diajukan ke komisi III. \”Nanti biar kami tindak lanjuti dan untuk seringnya terjadi banjir di wilayah Citra Garden kami akan segera menindaklanjutinnya,\” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV, Imam Santoso mengatakan, Bandarlampung sudah memiliki program Jamkeskot dimana program tersebut tidak melihat umur atau pun juga lansia.
\”Masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini memang dari pusat mereka tidak lewat pemerintah daerah, jadi kalau ada murid yang tidak mampu bisa langsung melapor ke sekolah masing-masing. Untuk peralatan lansia kami akan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial,\” jelasnya. (Agis)
