Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila menegaskan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai elemen masyarakat.
Pringsewu (Netizenku.com): Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pekon, kelurahan, dunia usaha, lembaga sosial, hingga masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Umi Laila saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Stunting Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 di Hotel Regency, Wates, Gadingrejo, Pringsewu, Selasa (17/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan dua agenda pembangunan yang saling berkaitan dan tidak dapat ditangani secara terpisah.
Kemiskinan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan bergizi, air bersih, sanitasi layak, kesempatan kerja, serta kebutuhan dasar lainnya.
Begitu pula penanganan stunting yang tidak cukup hanya mengandalkan intervensi sektor kesehatan. Diperlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pemenuhan gizi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, perbaikan sanitasi, hingga peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal.
Dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025–2029, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dari arah pembangunan daerah menuju Pringsewu Makmur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren penurunan, dari 9,14 persen pada 2023 menjadi 8,32 persen pada 2024, kemudian kembali turun menjadi 7,60 persen pada 2025.
“Capaian ini patut kita syukuri, namun tidak boleh berpuas diri, karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah, khususnya kelompok miskin ekstrem dan keluarga yang menghadapi berbagai kerentanan sosial ekonomi,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, jajaran pemerintah daerah, serta instansi terkait tersebut, Umi Laila juga menekankan pentingnya memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia meminta seluruh pihak memperkuat pengelolaan data agar setiap intervensi pemerintah didasarkan pada informasi yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita satukan komitmen dan langkah, sebab kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan angka-angka capaian, tetapi benar-benar memberikan perubahan terhadap kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (*)








