Tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tanggamus baru mencapai 64,36 persen, meskipun cakupan kepesertaan telah mencapai 96,01 persen. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih banyak masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi tidak dapat memanfaatkan jaminan kesehatan akibat status kepesertaan yang tidak aktif.
Lampung (Netizenku.com): Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait Kesehatan Masyarakat Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Tanggamus, Kamis (5/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi diwakili Wakil Bupati Agus Suranto yang membacakan sambutan Bupati. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung Herman Indratmo, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Maradona, kepala perangkat daerah, camat, serta kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tanggamus. Sementara jajaran APDESI, kepala pekon, dan lurah mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutannya, Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah.
Berdasarkan data kepesertaan JKN per Mei 2026, cakupan kepesertaan di Tanggamus mencapai 96,01 persen, sedangkan tingkat keaktifan baru 64,36 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional dalam RPJMN 2024–2029, yakni cakupan kepesertaan 98,6 persen dan tingkat keaktifan minimal 80 persen pada 2026.
“Tidak boleh ada satu pun warga Tanggamus yang menunda berobat, apalagi kehilangan nyawa, hanya karena tidak memiliki jaminan kesehatan atau karena kepesertaannya tidak aktif,” tegas Bupati dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati.
Untuk meningkatkan keaktifan peserta, Bupati meminta Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan melakukan pendataan secara terperinci terhadap peserta nonaktif berdasarkan nama dan alamat hingga tingkat pekon dan kelurahan.
Dinas Sosial juga diminta melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat kurang mampu agar bantuan iuran dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Selain itu, Bapperida dan BKAD diminta memprioritaskan perencanaan pembiayaan iuran JKN bagi masyarakat yang didaftarkan pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemkab juga didorong membuka peluang kerja sama pembiayaan dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
Camat, kepala pekon, lurah, dan jajaran APDESI turut diminta aktif mendata warga yang belum terdaftar maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif. Seluruh upaya tersebut harus disertai target dan laporan perkembangan setiap bulan.
“Saya tidak ingin rapat ini berhenti sebagai seremoni. Saya ingin rapat ini melahirkan rencana aksi yang jelas: siapa melakukan apa, kapan, dan dengan target berapa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menegaskan bahwa pemenuhan jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi maupun kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Jangan sampai warga yang membutuhkan pertolongan medis justru terkendala akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif atau prosedur birokrasi.
“Ini bukan belas kasihan. Ini hak warga negara. Siapa pun itu. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita bekerja untuk masyarakat karena kasihan. Tidak, Bapak-Ibu. Ini hak masyarakat yang kebetulan kita diberikan amanah,” kata Yanuar.
Ia mengungkapkan, saat mengunjungi sejumlah rumah sakit di Provinsi Lampung, masih menemukan warga asal Tanggamus yang mengalami kendala pelayanan akibat persoalan administrasi BPJS Kesehatan.
Bahkan, saat mengunjungi salah satu rumah sakit di Bandar Lampung, Yanuar mengaku menemukan sembilan warga Tanggamus yang sedang menjalani perawatan dan menghadapi persoalan jaminan kesehatan.
Ia menilai prosedur pelayanan memang harus dijalankan, tetapi penerapannya tidak boleh terlalu kaku hingga menghambat masyarakat mendapatkan pertolongan medis.
“Prosedur boleh, tapi jangan terlalu kaku. Tidak ada gunanya prosedur kita terapkan kalau masyarakat kita dalam kondisi kesulitan,” tegasnya.
Yanuar juga menyoroti mekanisme pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang dalam kondisi tertentu membutuhkan waktu hingga bulan berikutnya. Persoalan tersebut, menurutnya, perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan rumah sakit.
Selain persoalan jaminan kesehatan, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan fasilitas rumah singgah bagi warga Tanggamus yang menjalani pengobatan di Bandar Lampung. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara, termasuk bantuan makan selama menjalani pengobatan.
Pihaknya juga menyediakan ambulans untuk membantu mengantar pasien, khususnya masyarakat kurang mampu, menuju rumah sakit maupun kembali ke Tanggamus.
Masyarakat yang membutuhkan fasilitas tersebut, terutama pasien yang menjalani perawatan di RSUD Abdul Moeloek, dapat menghubungi Yanuar atau tim yang telah disiapkan. Ia juga meminta camat dan kepala pekon menyosialisasikan fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan warga yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Yanuar turut menyoroti ketidaksesuaian data bantuan sosial dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Ia menyebut masih ditemukan masyarakat kurang mampu yang belum terakomodasi secara tepat dalam pengelompokan desil data sosial ekonomi.
Salah satu contohnya berada di Kecamatan Air Naningan yang menurut pengamatannya masih memiliki banyak masyarakat kurang mampu sehingga data penerima bantuan perlu ditinjau kembali.
Ia menjelaskan, kepala pekon pada dasarnya menjalankan data yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat perlu difasilitasi untuk mengajukan perbaikan melalui mekanisme pendataan yang berlaku.
“Kalau memang ada data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, mari kita koreksi. Kita usulkan melalui kepala pekon, camat, dan kabupaten agar ke depan bisa diperbaiki,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Tanggamus berharap dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, dan BPJS Kesehatan dapat mempercepat peningkatan cakupan serta keaktifan peserta JKN.
Pemerintah daerah juga didorong menindaklanjuti hasil rapat melalui langkah konkret dan koordinasi lintas sektor agar masyarakat tidak sekadar terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga memperoleh perlindungan saat membutuhkan pelayanan medis. (*)
