Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengarahkan APBD Tahun Anggaran 2027 untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperluas pemerataan pembangunan hingga perdesaan.
Lampung (Netizenku.com): Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung terhadap Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna lanjutan Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang DPRD Lampung, Kamis (22/10/2026).
Dalam jawabannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu mengapresiasi masukan dari delapan fraksi DPRD Lampung. Ia menegaskan, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” ujarnya.
Mirza mengatakan, kebijakan anggaran harus menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, serta membuka peluang ekonomi baru.
Salah satu prioritas pembangunan pada 2027 adalah hilirisasi komoditas unggulan agar hasil produksi Lampung memiliki nilai tambah melalui pengolahan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan pasar.
Menurutnya, komoditas unggulan daerah tidak cukup dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan diperlukan untuk memperluas manfaat ekonomi, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Selain hilirisasi, Pemprov Lampung melanjutkan program Desaku Maju pada 2027 untuk memperkuat perekonomian desa melalui empat pilar, yakni peningkatan produktivitas pertanian, nilai tambah komoditas, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta konektivitas infrastruktur.
Pada sektor pertanian, pemerintah akan memberikan PHC untuk mendukung pertanian berkelanjutan, menjaga kesuburan tanah, menekan biaya produksi, dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk sintetis.
Pemerintah juga akan mendistribusikan bed dryer atau mesin pengering hasil pertanian guna menekan kehilangan hasil pascapanen serta meningkatkan kualitas dan harga jual produk petani.
Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM desa dilakukan melalui pelatihan vokasi. Adapun penguatan konektivitas difokuskan pada pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
Menanggapi masukan fraksi-fraksi DPRD, Mirza menyatakan seluruh pandangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran. Penyusunan APBD tetap memperhatikan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD agar kebijakan yang dihasilkan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi dengan saling menghormati dan mengutamakan kepentingan publik.
“Saya percaya, hubungan yang kuat antara eksekutif dan legislatif tidak dibangun dengan menghilangkan perbedaan. Hubungan itu dibangun melalui saling menghormati kewenangan, menjaga kepercayaan, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan,” tegasnya. (*)
