KETUM JPPN MENGHIMBAU PEMERINTAH UNTUK MEMBELI HASIL PANEN JAGUNG PETANI SESUAI HPP

Tauriq Attala Gibran

Jumat, 9 Januari 2026 - 20:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Panen raya MT-1 jagung sekitar bulan Januari – Maret, perlu menjadi perhatian pemerintah presiden Prabowo Subianto untuk membeli hasil panen petani jagung diseluruh Nusantara lewat perum Bulog.

(Netizenku.com): “Jangan ada permainan harga jagung di tingkat petani, pemerintah sudah mengeluarkan SK no. 18 tahun 2025 tentang penetapan HPP jagung, ini menjadi landasan perum Bulog menyerap hasil panen petani jagung, kita mendorong kesejahteraan petani dan swasembada jagung nasional, silahkan hubungi JPPN kalau ada oknum yang bermain harga” kata ketum JPPN Hasrat elharun tanjung di Jakarta

Baca Juga  Pemprov Lampung Dorong Pemenuhan Hak Disabilitas

Merujuk data BPS memprediksi luas panen jagung nasional akan meningkat sebesar 20,91% secara tahunan (YoY) pada periode November 2025 hingga Januari 2026. Potensi Produksi Awal Tahun: Potensi produksi jagung pada periode Januari-Februari 2026 diperkirakan mencapai 3,14 juta ton (pipilan kering kadar air 14%) dengan potensi luas panen sekitar 0,53 juta hektare.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jaringan Petani Persada Nusantara-JPPN mendukung program pemerintah swasembada jagung Nasional dengan mendorong ekosistem kepeloporan JPPN petani jagung kecamatan dengan konsolidasi hamparan. Kepeloporan JPPN harus menjadi leader percontohan garda terdepan mendorong swasembada jagung dengan bimbingan teknis dan akses pascapanen serta program pemerintah disektor pertanian tanaman jagung.

Baca Juga  Pemprov Lampung Terima Kunjungan BULD DPD RI

Program swasembada jagung Nasional ini harus menjadi perhatian khusus kepala daerah sampai tingkat desa yang berpotensi penghasil jagung, alokasi dana Desa (DD) wajib minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani, sesuai Permendes No. 2 Tahun 2024 dan Kepmendes No. 3 Tahun 2025, yang bertujuan memperkuat kemandirian desa melalui BUMDes untuk mengelola potensi pangan lokal, mendukung program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan mensejahterakan warga.

Baca Juga  Wagub Lampung Resmi Serahkan 863 SK PPPK Paruh Waktu

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor jagung pada tahun 2026 dan bahkan siap untuk melakukan ekspor, mengingat produksi yang melimpah di sejumlah sentra. Target produksi jagung nasional sepanjang tahun 2026 diprediksi mencapai sekitar 18 juta ton. (*)

Berita Terkait

Wagub Jihan Apresiasi Penggalangan Bumbung Kemanusiaan Pramuka Lampung
Komisi V DPRD Lampung Dukung Inisiatif Perda Anti LGBT
Gubernur Lampung Tutup AI Ideathon 2025, Lahirkan Inovasi untuk Desa
Disorot Konten Kreator, DPRD Lampung Tinjau Jalan Rusak di Way Kanan
Buku, Hukum, dan Keteladanan Seorang Pendidik
Kunjungan Wisatawan Nataru di Lampung Diperkirakan Tembus Jutaan
Pemprov Lampung Lepas 42 Penyuluh Pertanian ke Kementan
BMBK Lampung Pastikan Jembatan Budi Utomo Aman Dilalui

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 20:23 WIB

Dari Dapur MBG ke Meja Anak: Siapa yang Kenyang Sebenarnya?

Rabu, 7 Januari 2026 - 11:42 WIB

Kolaborasi dengan PTN, Jalan Cerdas Parosil Mabsus Membangun Daerah

Selasa, 6 Januari 2026 - 12:05 WIB

Bus DAMRI Akhirnya Masuk Lumbok Seminung, Wisata dan Aktivitas Warga Jadi Makin Gampang

Selasa, 6 Januari 2026 - 07:37 WIB

Sat Intelkam Polres Lampung Barat Gelar Doa Bersama Peringati HUT Intelijen Polri ke-80

Rabu, 31 Desember 2025 - 11:04 WIB

Tak Sekadar Imbauan, Arahan Parosil Mabsus Tumbuh di Polibag ASN

Senin, 29 Desember 2025 - 13:05 WIB

Fraksi ADEM DPRD Lambar Setujui Ranperda Cadangan Pangan Jadi Perda

Sabtu, 27 Desember 2025 - 12:27 WIB

ASN Lampung Barat di Persimpangan 2026

Jumat, 26 Desember 2025 - 21:30 WIB

Ketua DPRD Lambar Salurkan Bantuan PMI ke Pos Pelayanan Nataru Sumberjaya

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

ADD Tubaba 2026 Menyusut, Siltap Kepala Tiyuh dan Aparatur Ikut Terpangkas

Kamis, 8 Jan 2026 - 17:03 WIB

Tulang Bawang Barat

Kementerian PUPR Survei Lahan Usulan Sekolah Rakyat di Tubaba

Kamis, 8 Jan 2026 - 16:07 WIB