TKBM Panjang Tolak Wacana Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi

Redaksi

Senin, 31 Januari 2022 - 18:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koperasi TKBM dan Koordinator Kepala Regu Kerja Pelabuhan Panjang menyatakan sikap menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011, Senin (31/1). Foto: Netizenku.com

Koperasi TKBM dan Koordinator Kepala Regu Kerja Pelabuhan Panjang menyatakan sikap menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011, Senin (31/1). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang bersama DPC Khusus F-SPTI Pelabuhan Panjang menolak wacana pemerintah yang akan mencabut surat keputusan bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, kemudian mengganti dengan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan TKBM di Pelabuhan.

Penolakan itu disuarakan seluruh buruh dan Koordinator KRK (Kepala Regu Kerja) di kantor Koperasi TKBM Panjang, Senin (31/1).

Ketua Koperasi TKBM Panjang, Agus Sujatma Surnada, dengan tegas menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Menolak pengalihkelolaan TKBM ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Perusahaan Bongkar Muat (PBM),” ujarnya.

Baca Juga  Antisipasi Banjir, Satgas Gabungan Bersihkan dan Keruk Sungai Way Awi-Way Balau

Selanjutnya, menolak tuduhan bahwa Koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di pelabuhan.

Mempertahankan koperasi TKBM sebagai wadah pengelola TKBM di pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pasal 29 dan 30.

Selanjutnya Agus Sujatma mendukung pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional di kawasan pelabuhan melalui program nasional logistik ekosistem.

“Koperasi TKBM Pelabuhan siap mereformasi sistem dan tata kelola menuju koperasi yang modern, akuntabel, dan transparan serta profesional dalam melayani aktifitas bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan,” kata dia.

Agus menjelaskan pernyataan sikap menolak pencabutan SKB itu juga dilakukan di seluruh TKBM Pelabuhan se-Indonesia.

Baca Juga  Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan

Menurut dia pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 sangat merugikan kesejahteraan buruh pelabuhan.

“Ada hal-hal yang memang tidak sependapat sehingga sangat  merugikan buruh. Dampaknya pun terhadap buruh jelas dan pasti, dan aturan KM 35 bisa berubah, kalau berubah otomatis dampak kesejahteraan mereka tidak berjalan,” ujar Agus.

Ketua Badan Pengawas (BP) Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Eriza, menjelaskan pencabutan aturan tersebut akan berdampak buruh kehilangan induknya.

“Bilamana aturan tersebut tetap dicabut para buruh akan dikemanakan? Seperti kesehatan, kesejahteraan, perumahan mereka mau bagaimana lagi, kacau ini buruh nanti kalau itu dicabut. Pokoknya kami minta itu tetap di TKBM,” tegas Eriza.

Perwakilan Kepala Regu Kerja (KRK) Mumuh, mengatakan wacana pemerintah tersebut banyak merugikan para buruh pelabuhan.

Baca Juga  Cuaca Panas dan Angin Kencang, Eva Dwiana Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

“Ini wacana kebijakan apa, kami buruh sangat dirugikan, dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Contoh kalau ada yang sakit atau butuh biaya lainnya, kami buruh mau kemana kalau ini dicabut, kami mengadu kemana? Wadah kami mana? Kalau masih ada lembaga Koperasi TKBM ada wadah kami mengadu,” ujar dia.

Ketua DPC Khusus F-SPTI Pelabuhan Panjang, Ghojali, mengatakan pihaknya menolak keras rencana pemerintah tersebut.

“Kalau ini dicabut semua buruh ini nantinya tidak ada yang merasakan kesejahteraan. TKBM Pelabuhan Panjang saat ini sedang menggalakkan program perumahan. Makanya kami memohon kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan keputusan tersebut,” kata dia. (Josua)

Berita Terkait

Antisipasi Banjir, Satgas Gabungan Bersihkan dan Keruk Sungai Way Awi-Way Balau
Cuaca Panas dan Angin Kencang, Eva Dwiana Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan
APBD Perubahan Bandar Lampung Disepakati, Pemkot Kejar Realisasi Program dalam Tiga Bulan
Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau
PPM Bandarlampung Gandeng Kodim 0410/KBL Gelar LKBB Tingkat SMP
Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik
LVRI, PIVERI, dan PPM Bandar Lampung Gelar Gathering, Rawat Semangat Perjuangan Antargenerasi

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:29 WIB

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Jumat, 13 November 2026 - 20:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 November 2026 - 19:01 WIB

Lampung Tuan Rumah Kejuaraan Karate Piala Menhan, 4.000 Peserta Bakal Hadir

Jumat, 13 November 2026 - 18:59 WIB

Resmikan Empat Fasilitas Peternakan, Gubernur Mirza Dorong Protein Hewani Terjangkau

Kamis, 12 November 2026 - 18:35 WIB

Jihan Apresiasi MRC Lampung Timur, Satu-satunya Terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik di Indonesia

Kamis, 12 November 2026 - 15:41 WIB

Gubernur Lampung Ajak Mahasiswa PKN STAN Berkontribusi dalam Pembangunan Lampung

Kamis, 12 November 2026 - 15:38 WIB

Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026 atas Dukungan terhadap Pendidikan Swasta

Rabu, 11 November 2026 - 18:50 WIB

Perkuat Perlindungan Anggota, Koperasi IJP Maju Sejahtera Kerja Sama dengan Ciputra Life

Berita Terbaru

Lampung

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Senin, 16 Nov 2026 - 21:29 WIB

Lampung

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:14 WIB