Lampung Tengah (Netizenku): Plt Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto berharap Kelurahan bisa mendapatkan alokasi dana desa (ADD). Hal ini dikatakan Loekman saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPRI di Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo Kabupaten setempat, Kamis (22/3).
Loekman mengatakan, pembangunan melalui dana desa sangat efektif sekali. \”Sejak adanya dana desa, pembangunan di kampung bisa dilihat dan dirasakan,\” ujarnya dihadapan para anggota DPR RI Komisi XI.
Loekman meminta kepada Anggota DPR RI agar bisa mengalokasikan dana desa bukan hanya di pemerintahan kampung saja, namun juga di tingkat kelurahan. \”Kita berharap kunjungan rombongan komisi XI bisa membawa banyak program buat pemerintah daerah Lampung tengah terutama dana desa untuk di Kelurahan,\” jelasnya.
Loekman juga mengatakan, di Lamteng pembangunan infrastruktur melalui dana desa sangat maksimal. \”Kita sudah selesaikan pembangunan jalan capai ratusan kilometer melalui dana desa,\” terangnya.
Disisi lain, Loekman juga meminta kepada legislator pusat agar dapat menyampaikan ke pemerintah pusat terkait banyaknya guru di Lamteng yang sudah memasuki masa pensiun. Sebab, kata Loekman, hal ini sangat terasa mengganggu dunia pendidikan di Lamteng. \”Kita berharap pemerintah pusat mencabut Monatorium agar kekosongan guru yang pensiun bisa terisi,\” kata Loekman.
Sementara, Ketua rombongan Komisi XI Marwan Cik Hasan menjelaskan masukan yang diberikan pemerintah daerah nantinya akan disampaikan pada DPR yang membidanginya. \”Terkait masukan dari daerah akan kita sampaikan pada komisi yang membidangi. Kunjungan kita ini fokus untuk melihat pembangunan melalui dana desa,\” katanya.
Pihaknya juga mengaku puas saat ditunjukkan pembangunan Lapen Tahun 2016 dengan kondisi yanh masih sangat bagus, karena ini bisa menjadi acuan pihaknya bahwa pembangunan dana desa sangat efektif sekali.
\”Dalam hitungan kita bila, menggunakan anggaran pemerintah nilainya akan lebih besar, seperti yang di katakan plt Bupati bahwa jalan onderlagh kalau pakai APBD bisa mencapai Rp500 juta, namun dengan dana desa hanya Rp120 juta dengan hasil yang cukup baik,\” jelasnya.
Terkait saluran irigasi yang diminta masyarkat Tempuran, pihaknya akan ajukan ke pusat jika nantinya bisa dialokasikan dari pusat melalui APBD.
\”Bila ada permasalahan anggaran dana desa hendaknya pihak kepolisian maupun kejaksaan jangan dulu melakukan pemeriksaan, namun serahkan dulu pada inspektorat daerah, sehingga bisa dilihat kesalahan terletak dimana, karena SDM pemerintah kampung ini masih dibilang masih sangat kurang,\” ujarnya. (Sansurya)
